Cukai Rokok Batal Naik, Purbaya Terima Papan Bunga Protes dari Pemuda dan Masyarakat
Spektroom - Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama ratusan pemuda dari sejumlah organisasi kepemudaan Indonesia hari ini mengajukan protes dengan mengirim papan bunga ke Kementerian Keuangan berisi kritik tajam kepada Menteri Purbaya Yudhi Sadewa yang dijuluki "Menteri Koboi”.
Aksi simbolis ini menanggapi keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan cukai rokok 2026 setelah mendengar masukan dari industri rokok.
Selain IYCTC dan jaringan pemuda, aksi papan bunga juga dikirimkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya, mulai dari organisasi perempuan terdampak rokok, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), hingga aliansi masyarakat sipil yang selama ini aktif mendesak regulasi pengendalian rokok di Indonesia.
Aksi ini menegaskan bahwa penolakan bukan hanya suara orang muda, tapi juga aspirasi publik luas yang merasakan langsung dampak rokok.
“Kalau jadi menteri koboi ya silahkan, tapi jangan koboi-koboian sama industri rokok, artinya jangan main tarik ulur dengan mereka, kalau mau ya tegas ke semua, termasuk tetap kasih cukai tinggi untuk produk rokok bukan malah nggak naik apalagi diturunkan.,” ujar Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra, Selasa (30/9/2025).
Julukan ‘Menteri Koboi’ yang disematkan kepada Menteri Keuangan ini digunakan secara figuratif untuk menggambarkan pemimpin yang tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak takut melangkah. Namun, menurut para pemuda, sikap koboi tidak boleh diterjemahkan sebagai kesembronoan.
Menurut Manik, alasan membatalkan kenaikan cukai rokok karena mendengar masukan dari industri rokok, padahal saat ini sudah hampir 6 juta anak Indonesia menjadi perokok aktif karena murahnya harga rokok. "Padahal, cukai yang lebih tinggi bisa menjadi alat efektif untuk mencegah generasi muda terjebak dalam siklus kecanduan dan penyakit akibat rokok.” sambung Manik.
Manik menegaskan bahwa setiap tahun, Indonesia kehilangan ratusan juta tahun hidup sehat (QALYs) karena rokok. BPJS Kesehatan sampai harus keluar Rp15,6 triliun untuk menanggung penyakit akibat rokok di 2019, sementara keluarga ekonomi kecil menghabiskan 12% gajinya hanya untuk membeli rokok, bukan makanan bergizi atau sekolah anak. Dari sisi ekonomi publik, Advocacy Lead IYCTC Daniel Beltsazar Jacob menyoroti bahwa menunda kenaikan cukai bukanlah strategi bijak.
Alasan kekhawatiran Menkeu Purbaya atas peredaran ‘rokok ilegal’ sebenarnya tidak bisa dijadikan kambing hitam untuk menunda kenaikan cukai. Bukti global menunjukkan bahwa rokok ilegal jauh lebih dipengaruhi kelemahan penegakan hukum, rantai suplai gelap, dan kolusi pemain nakal, bukan sekadar tarif cukai yang tinggi. "Solusinya adalah perkuat Bea Cukai dalam track and tracing, dan alokasi strategis DBHCHT untuk operasi penertiban dan penegakan hukum di daerah,” tegas Daniel.(@Ng).
