Dampak Kebijakan Proteksionisme Terhadap Pemasaran Produk Impor di Indonesia
Oleh: Salim Basalamah - Guru Besar UMI Makassar
Spektroom - Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terbesar di Asia Tenggara, secara aktif menerapkan berbagai instrumen proteksionisme, seperti tarif impor, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), perizinan impor, serta hambatan non-tarif lainnya.
Kebijakan ini bertujuan melindungi industri domestik dan memperkuat struktur ekonomi nasional, namun pada saat yang sama secara signifikan mengubah lanskap pemasaran bagi perusahaan yang memasarkan produk impor.
Dari perspektif pemasaran internasional, kebijakan proteksionisme mempengaruhi strategi penetapan harga dan positioning produk impor. Peningkatan tarif dan biaya kepatuhan regulasi menaikkan harga produk impor di pasar domestik, sehingga mengurangi daya saing berbasis harga.
Indonesia saat ini mendorong perusahaan asing untuk menggeser strategi pemasaran dari kompetisi harga menuju diferensiasi berbasis kualitas, teknologi, dan nilai simbolik merek.
Studi empiris menunjukkan bahwa dampak proteksionisme terhadap permintaan produk impor sangat bergantung pada segmentasi pasar dan sensitivitas harga konsumen, terutama di negara berkembang dengan tingkat pendapatan yang heterogen (Fajgelbaum et al 2020).
Selain harga, kebijakan proteksionisme juga memperkuat peran etnosentrisme konsumen dan country of origin effect. Kampanye pemerintah untuk mencintai produk dalam negeri serta narasi nasionalisme ekonomi membentuk persepsi konsumen terhadap produk asing.
Dalam pasar Indonesia, preferensi terhadap produk lokal dapat meningkat bukan hanya karena faktor harga, tetapi juga karena legitimasi sosial dan institusional yang melekat pada produk domestik.
Literatur pemasaran internasional menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini, perusahaan asing perlu mengadopsi strategi lokalisasi yang lebih kuat, termasuk penggunaan simbol budaya lokal, duta merek domestik, serta penekanan pada kontribusi ekonomi lokal melalui produksi atau perakitan di dalam negeri (Verlegh & Steenkamp, 1999).
Kebijakan proteksionisme di Indonesia juga berdampak pada strategi distribusi dan mekanisme masuk ke pasar. Hambatan non-tarif seperti persyaratan sertifikasi, kuota impor, dan prosedur yang kompleks meningkatkan ketidakpastian operasional dan memperpanjang rantai pasok.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, banyak perusahaan multinasional memilih cara yang lebih fleksibel, seperti bekerja sama dengan mitra lokal, memproduksi barang melalui pihak ketiga di dalam negeri, atau membangun fasilitas produksi sendiri di Indonesia.
Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menekan dampak hambatan perdagangan, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan responsivitas pasar, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pemasaran internasional di negara berkembang (Cavusgil et al., 2021).
Indonesia menunjukkan bahwa proteksionisme berfungsi sebagai guncangan institusional yang menguji kapabilitas dinamis pemasaran perusahaan. Kemampuan untuk membaca perubahan kebijakan, menyesuaikan strategi pemasaran, dan mengonfigurasi ulang sumber daya menjadi determinan utama keberhasilan pemasaran produk impor.
Dengan demikian, proteksionisme tidak hanya membatasi perdagangan, tetapi juga membentuk pola adaptasi strategis perusahaan dalam pasar internasional.
Kesimpulannya, kebijakan proteksionisme di Indonesia memiliki dampak multidimensional terhadap pemasaran produk impor, mencakup aspek harga, persepsi konsumen, dan struktur distribusi.
Bagi praktisi pemasaran internasional, keberhasilan di pasar Indonesia sangat bergantung pada strategi lokalisasi, kecerdasan institusional, dan fleksibilitas pemasaran.
Bagi akademisi, Indonesia menawarkan kontribusi empiris yang penting untuk memperkaya teori pemasaran internasional di negara berkembang.(**)
