Dapur MBG di Landak Disorot, Banyak Belum Miliki IPAL Layak
Landak–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Landak bergerak cepat merespons persoalan pengelolaan limbah dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui dinas terkait, Pemkab Landak menggelar rapat koordinasi khusus membahas instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dapur SPPG di Ruang Besar Kantor Bupati Landak, Jumat (27/2/2026).
Rapat strategis ini dibuka langsung Wakil Bupati Landak, Erani, ST, MT dan dihadiri Sekda Landak Heri Adiwijaya, SE, jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, SPPG Kabupaten Landak, mitra pelaksana hingga pemilik dapur MBG yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Dalam arahannya, Erani menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita melalui pemenuhan gizi yang memadai.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan menu makanan.
“Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita tidak hanya berbicara soal menu apa yang disajikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses pengolahan limbah dapur dilakukan secara benar melalui IPAL,” tegas Erani.
Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi lapangan, masih banyak dapur penyedia MBG di Kabupaten Landak yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah memadai.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan jika tidak segera dibenahi.
“Pembangunan dan penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur MBG sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan sekitar,” ujarnya.
Erani menjelaskan, limbah dapur seperti minyak dan lemak sisa pengolahan makanan harus dipisahkan dan diolah sebelum dibuang.
Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mencemari tanah dan saluran air, menimbulkan bau tidak sedap, bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.
“Jika minyak dan lemak tidak dikelola dengan baik, selain mencemari lingkungan, juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berdampak pada kesehatan,” katanya.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi forum edukasi bagi pengelola dapur MBG terkait pentingnya standar IPAL.
Pemerintah daerah mendorong agar seluruh dapur mitra segera menyesuaikan fasilitasnya dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Pemkab Landak menargetkan penguatan sistem pengawasan serta pendampingan teknis agar operasional dapur MBG berjalan sejalan dengan prinsip kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Langkah ini dinilai krusial agar program peningkatan gizi masyarakat tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
