Darurat Air Bersih! Prof. Dr. Mahfudnurnajamuddin Bongkar Carut-Marut Tata Kelola PDAM
Makassar-Spektroom: Persoalan akses air bersih di Indonesia dinilai kian mengkhawatirkan. Di tengah target pemerintah mencapai layanan air minum layak bagi seluruh masyarakat, kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) justru masih dibayangi berbagai persoalan mendasar.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Dr. Mahfudnurnajamuddin, yang juga menjabat Asisten Direktur II Program Pascasarjana UMI Makassar, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dianggap biasa. Ia menyebut, tata kelola PDAM di banyak daerah masih carut-marut dan jauh dari prinsip profesionalisme.
“Ini bukan sekadar masalah teknis distribusi air, tetapi persoalan serius dalam manajemen dan kepemimpinan. Kalau tidak dibenahi dari hulu, masalah ini akan terus berulang,” tegasnya.
Mahfud memaparkan, salah satu indikator paling nyata adalah tingginya tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) yang masih berada di kisaran 30–40 persen. Angka ini jauh melampaui standar internasional yang idealnya di bawah 20 persen.
“Artinya, hampir sepertiga air yang diproduksi tidak sampai ke pelanggan atau tidak tercatat sebagai pendapatan. Ini jelas merugikan secara finansial dan menghambat peningkatan layanan,” ujarnya.
Tak hanya itu, kondisi keuangan sejumlah PDAM juga dinilai belum sehat. Keterbatasan investasi, rendahnya efisiensi operasional, serta lemahnya inovasi menjadi persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Menurut Mahfud, akar masalah utama terletak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya di level kepemimpinan. Ia menyoroti masih adanya praktik pengisian jabatan strategis yang tidak sepenuhnya berbasis kompetensi, melainkan dipengaruhi kepentingan non-profesional.
“Politisasi dalam penunjukan direksi membuat banyak posisi penting diisi oleh orang yang tidak memiliki kapasitas teknis maupun manajerial. Ini berbahaya bagi keberlangsungan layanan publik,” ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, pengelolaan PDAM membutuhkan keahlian multidimensi, mulai dari teknik distribusi air, manajemen aset, hingga tata kelola keuangan. Tanpa kompetensi tersebut, berbagai persoalan seperti kebocoran jaringan dan rendahnya kualitas layanan akan terus terjadi.
Mahfud menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan di tubuh PDAM. Uji kompetensi harus dilakukan secara ketat dan transparan, serta didukung pengalaman kerja yang relevan di sektor air minum.
“Profesionalisme tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah harus berani memastikan bahwa yang memimpin PDAM adalah orang-orang yang benar-benar ahli,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat regulasi, termasuk melalui standar kompetensi nasional, sertifikasi pengelola, serta sistem evaluasi berbasis kinerja yang lebih ketat.
Di sisi lain, Mahfud menilai transformasi PDAM juga harus didorong melalui inovasi teknologi, seperti digitalisasi layanan pelanggan, sistem deteksi kebocoran, hingga efisiensi energi dalam produksi air. Namun, semua itu tidak akan berjalan tanpa SDM yang kompeten.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pengelolaannya tidak profesional, dampaknya langsung dirasakan oleh publik, mulai dari akses terbatas hingga beban ekonomi yang meningkat,” jelasnya.
Ia menegaskan, reformasi PDAM harus dimulai dari pembenahan kualitas sumber daya manusia. Tanpa itu, berbagai program dan investasi yang digelontorkan hanya akan menjadi solusi jangka pendek.
“Sudah saatnya PDAM dikelola dengan standar profesional, bukan kepentingan. Karena di balik setiap tetes air yang mengalir, ada tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
