"Deklarasi Jadi Parpol, Gerakan Rakyat Harap Anies Jadi Presiden RI"
Spektroom - Gerakan Rakyat yang diinisiasi oleh relawan Anies Baswedan telah resmi mendeklarasikan diri bertransformasi dari organisasi masyarakat (ormas) menjadi partai politik.
Anies Baswedan, saat deklarasi awal ormas pada Februari 2025 berharap gerakan ini menjadi organisasi yang tertata.
Harapan Anies pun terwujud melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama di Jakarta pada 17-18 Januari 2026, Gerakan Rakyat memutuskan menjadi partai politik dan secara aklamasi menetapkan Ketua Umum Sahrin Hamid, sosok yang dekat dengan Anies Baswedan.
Partai ini menargetkan pendaftaran resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Februari 2026
Gerakan ini diprediksi kuat menjadi kendaraan politik bagi Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2029, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen
Partai Gerakan Rakyat menandai awal manuver politik menuju 2029 bertujuan untuk melakukan perubahan dengan membawa aspirasi rakyat menyoroti berbagai isu strategis seperti keadilan ekologis dan kedaulatan rakyat, yang diharapkan menjadi daya tarik utama bagi pemilih pada Pemilu 2029.
Meskipun jumlah parpol banyak, jika pemilih semakin apatis dan partisipasinya menurun, kualitas demokrasi akan terancam. Oleh karena itu diperlukan upaya komprehensif untuk merevitalisasi kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas proses politik agar suara rakyat benar-benar didengar dan dijalankan.
Kondisi sosial politik Indonesia saat ini ditandai oleh dinamika demokrasi yang terbuka namun penuh tantangan, termasuk polarisasi politik, penyebaran hoaks, meningkatnya politik identitas, dan isu korupsi yang menggerus kepercayaan publik. Terdapat ketegangan antara realitas ekonomi masyarakat (PHK, harga naik) dan sikap elit politik (isu tunjangan DPR), memicu kekecewaan dan protes sosial.
Masalah tersebut sangat berpotensi menurunkan nilai dan kualitas demokrasi yang diperparah oleh melemahnya lembaga penegak hukum.
Sebagai pilar demokrasi perwakilan, parpol memiliki andil memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Namun, efektivitasnya seringkali terbatas pada kader internal atau saat menjelang pemilu saja.
Mewujudkan demokrasi substantif, partai politik perlu mengatasi hambatan internal seperti perbaikan tata kelola, transparansi dana, dan kaderisasi yang lebih demokratis.
Semoga saja Partai Gerakan Rakyat mampu menghadapi tantangan pemilih di Indonesia yang masih cenderung dipengaruhi oleh figur dan faktor politik uang yang mengakar kuat.
