Deputi Bidang Transformasi Digital Cahyono Tri Birowo: Penyaluran Bansos Harus Berbasis Data Akurat dan Tepat Sasaran
Ambon – Spektroom: Cahyono Tri Birowo menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan harus berbasis pada data terpadu yang akurat dan mutakhir agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Transformasi Digital Cahyono Tri Birowo kepada media di Ambon, Selasa (12/5/2026), terkait upaya pemerintah mendorong transformasi digital dalam sistem penyaluran bansos sebagai langkah strategis meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mempercepat akses layanan bagi masyarakat rentan.
Menurutnya, penerapan sistem digital memungkinkan pemerintah memanfaatkan data lintas sektor yang saling terhubung untuk membaca kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara lebih menyeluruh. Dengan dukungan teknologi terotomasi, pemerintah dapat menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap individu maupun keluarga penerima manfaat.
“Apabila seluruh data dapat diakses dan diolah dalam satu sistem terpadu, kita bisa melihat karakteristik kebutuhan setiap warga secara spesifik. Dari situ, kita tentukan bantuan apa yang paling pas untuk mereka,” ujar Tri Birowo.
Ia menjelaskan, data yang menjadi dasar penyaluran bansos mencakup berbagai indikator kehidupan masyarakat, mulai dari penggunaan energi listrik, tingkat pendapatan, hingga catatan kondisi kesehatan. Seluruh data tersebut akan diproses secara berkelanjutan agar selalu valid, relevan, dan mampu menggambarkan kondisi riil warga.
Menurutnya, pendekatan penyaluran bantuan kini harus bergeser secara mendasar. Jika sebelumnya bansos diberikan berdasarkan jenis program yang tersedia, ke depan sistem akan difokuskan pada kebutuhan nyata masing-masing warga.
“Nanti konsepnya berubah. Bantuan sosial tidak lagi berbasis pada kebutuhan program, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing warga,” tegasnya.
Transformasi digital tersebut juga diharapkan memperkuat peran pendamping sosial dan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi lapangan. Dengan dukungan aplikasi berbasis data, proses identifikasi warga penerima manfaat diyakini akan berlangsung lebih cepat, lebih mudah, dan minim kesalahan.
“Kehadiran teknologi ini diharapkan bisa membantu para pendamping maupun pemerintah daerah, agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan akuntabel,” jelasnya.
Untuk memastikan akurasi data, pemerintah melibatkan berbagai instansi dalam proses integrasi informasi, termasuk sektor ketenagalistrikan, kepolisian, serta sejumlah lembaga terkait lainnya sebagai bagian dari penguatan validasi data nasional.
Lebih jauh, Tri Birowo mengingatkan bahwa tujuan utama bantuan sosial bukan untuk menciptakan ketergantungan jangka panjang, melainkan menjadi jembatan bagi masyarakat agar mampu keluar dari garis kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.
“Bantuan ini tujuannya bukan membuat warga bergantung selamanya, melainkan menjadi jalan agar mereka bisa keluar dari kemiskinan, menjadi lebih sejahtera, dan mampu berdiri mandiri,” ujarnya.
Ia berharap transformasi sistem tersebut menjadi bukti nyata perubahan birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif, dekat dengan masyarakat, serta berorientasi pada kepuasan rakyat.
“Kami berharap transformasi ini menjadi agen perubahan. Masyarakat harus melihat bahwa pemerintah telah berubah dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat,” tutupnya. (EM)
