Di Tengah Sorotan terhadap Jampidsus, Ujian Kepercayaan Publik Ada pada Transparansi Proses Hukum
Jakarta–Spektroom : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, akhirnya memberikan penjelasan terbuka di tengah derasnya isu yang menyeret namanya dalam penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia. Melalui konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026), yang disiarkan Kompas TV, Febrie membantah berbagai tudingan yang beredar, menepis isu pengunduran dirinya, sekaligus menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Konferensi pers tersebut digelar setelah ruang publik dipenuhi berbagai spekulasi, mulai dari kabar penggeledahan rumah pribadinya di Sentul, isu mengenai temuan sejumlah uang, hingga rumor yang menyebut dirinya akan melepas jabatan sebagai Jampidsus.
Di hadapan wartawan, Febrie menegaskan bahwa seluruh aktivitas di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tetap berlangsung normal.
"Kami memastikan seluruh kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pelaksanaan eksekusi barang bukti tetap berjalan sesuai SOP. Penanganan perkara tetap berjalan cepat dan profesional," ujar Febrie.
Menurutnya, Kejaksaan Agung saat ini justru tengah berpacu menyelesaikan sejumlah perkara strategis yang menyangkut kepentingan negara, di antaranya dugaan korupsi di sektor pertambangan, praktik transfer pricing, hingga pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional.
Febrie juga membantah narasi yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas bisnis yang ramai diperbincangkan di media sosial.
"Jampidsus tidak ada keterkaitan dengan bisnis sebagaimana yang diberitakan di media sosial terkait Cipete," tegasnya.
Menjawab pertanyaan mengenai isu pengunduran diri, Febrie memastikan hingga saat ini dirinya masih menjalankan amanah yang diberikan pimpinan.
"Hingga hari ini saya masih menerima perintah untuk mempercepat penyelesaian pemberkasan perkara-perkara prioritas. Jadi fokus saya tetap menyelesaikan perkara yang sedang ditangani," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa dirinya masih memimpin penanganan berbagai perkara korupsi besar yang sedang diproses Kejaksaan Agung.
Terkait rumah pribadinya di kawasan Sentul yang menjadi sorotan, Febrie menyatakan aset tersebut merupakan milik pribadinya yang telah dimiliki sejak lama.
Ia juga menjelaskan bahwa uang yang disebut ditemukan dalam proses penyelidikan memiliki asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Itu ada pemiliknya, ada kegiatannya, ada bangunannya. Semua dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi penjelasannya tentu melalui mekanisme hukum yang benar," ujarnya.
Saat ditanya mengenai dugaan keterkaitannya dengan kasus blackout di Sumatera, Febrie mengaku tidak mengetahui hubungan dirinya dengan perkara tersebut. Namun ia menilai, apabila penyelidikan berkaitan dengan pengadaan batu bara untuk PLTU, langkah pertama yang semestinya dilakukan adalah audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pengadaan.
Menurutnya, audit harus mencakup kebutuhan batu bara, spesifikasi kualitas, mekanisme transaksi pembelian, hingga prosedur pengadaan sehingga dugaan pelanggaran hukum dapat diuji secara objektif.
Terlepas dari bantahan yang disampaikan Febrie, dinamika ini memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum: kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pernyataan, tetapi melalui proses hukum yang terbuka, independen, dan dapat diuji.
Situasi ketika dua institusi penegak hukum berada dalam pusaran isu yang sama berpotensi memunculkan berbagai spekulasi. Karena itu, transparansi prosedur, keterbukaan informasi yang proporsional, serta penghormatan terhadap due process of law menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi institusi. (Ris1)
