Dinkes Maluku Pastikan MBG Diawasi Ketat, Demi Keamanan Anak
Spektroom - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr. Yan Aslian Noor menegaskan pihaknya akan mengawal ketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar di Cafe View Karang Panjang, Ambon, Selasa (16/12/2025).
Menurut dr. Yan, sejak awal pelaksanaan MBG di Maluku, Dinas Kesehatan tidak tinggal diam. Justru Dinkes menjadi salah satu pihak pertama yang terlibat langsung dalam pengawasan, bersama unsur TNI dan instansi terkait, termasuk dalam proses verifikasi awal dapur dan penyedia layanan.
“Dari sisi kesehatan, kami bertanggung jawab penuh memastikan keamanan pangan, kepatuhan SOP, hingga penerbitan sertifikat kelayakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 69 Satuan Pelayanan Gizi (SPG) di Provinsi Maluku. Dari jumlah tersebut, 16 SPG telah memenuhi syarat dan dinyatakan layak beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan ketat.
Proses sertifikasi, lanjut dr. Yan, dilakukan berdasarkan tiga persyaratan utama sesuai penyederhanaan kebijakan dari pemerintah pusat, yakni surat permohonan, pemenuhan standar operasional, dan hasil pemeriksaan kesehatan. Meski demikian, beberapa SPG masih harus menjalani pemeriksaan ulang karena belum sepenuhnya memenuhi standar, seperti ditemukannya indikasi cemaran kuman.
“Kami minta mereka melakukan perbaikan. Ini bukan untuk mempersulit, tapi demi keselamatan anak-anak kita,” ujarnya.
Pengawasan MBG di Maluku, kata dia, dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Kesehatan, Balai POM, dan Kementerian Kesehatan, sehingga proses sertifikasi dan pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, dr. Yan menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis kesehatan yang berkontribusi langsung pada penurunan stunting, peningkatan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil. Karena itu, kualitas makanan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar.
Ia juga mengakui tantangan utama Maluku adalah kondisi geografis kepulauan, terutama dalam distribusi bahan pangan dan pengawasan layanan gizi. Namun, dengan koordinasi lintas sektor, tantangan tersebut dinilai masih dapat diatasi.
“Kami optimistis, dengan pengawasan ketat dan kerja sama semua pihak, MBG di Maluku bisa berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (EM)
