Dinkes PPKB Jember Finalisasi Profil Kesehatan 2025 untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan Kesehatan Daerah

Dinkes PPKB Jember Finalisasi Profil Kesehatan 2025 untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan Kesehatan Daerah
Kegiatan Desk Finalisasi Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2025, Selasa (23/06/2026) (Foto Diskominfo Jember)

Jember-Spektroom : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan Desk Finalisasi Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Mini Dinkes PPKB Kabupaten Jember, pada Selasa (23/06/2026).

Kegiatan diikuti oleh perwakilan seluruh bidang dan sub bagian di lingkungan Dinkes PPKB Kabupaten Jember. Melalui desk finalisasi, masing-masing bidang melakukan pencermatan terhadap data dan narasi sesuai dengan ruang lingkup program yang menjadi tanggung jawabnya guna memastikan kesesuaian informasi yang akan dimuat dalam dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2025.

Profil Kesehatan Kabupaten Jember merupakan dokumen yang menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan masyarakat serta capaian pembangunan kesehatan selama satu tahun. Dokumen ini menjadi salah satu sumber informasi penting yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kesehatan di Kabupaten Jember.

Penanggung Jawab Profil Kesehatan Dinkes PPKB Kabupaten Jember, Deky Cahyono, SH, menjelaskan bahwa profil kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berbasis data.

“Profil kesehatan bukan sekadar dokumen laporan tahunan, tetapi menjadi sumber informasi strategis yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Jember secara menyeluruh. Melalui dokumen ini, kita dapat melihat capaian pembangunan kesehatan sekaligus berbagai tantangan yang masih perlu menjadi perhatian bersama,” jelas Deky.

Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2025 memuat berbagai indikator pembangunan kesehatan, mulai dari kondisi kependudukan, derajat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, hingga ketersediaan sumber daya kesehatan. Data tersebut menjadi bahan evaluasi capaian program kesehatan sekaligus dasar dalam penyusunan kebijakan dan program kesehatan pada tahun berikutnya.

Selain menjadi sarana evaluasi, profil kesehatan juga berfungsi sebagai media informasi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum yang membutuhkan data kesehatan daerah secara komprehensif.

Menurut Deky, proses finalisasi dilakukan untuk memastikan data yang akan dipublikasikan telah sesuai dengan capaian program dan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Jember.

“Melalui desk finalisasi ini, kami memastikan data yang akan dipublikasikan telah sesuai dengan capaian program dan kondisi yang ada sehingga dapat menjadi rujukan yang valid bagi para pengambil kebijakan maupun pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya.

“Data yang berkualitas akan mendukung penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2025 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Dengan tersedianya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, proses perencanaan pembangunan kesehatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya. (budi s)

Berita terkait

Kader Golkar Bukittinggi Pertanyakan Legalitas Plt DPD, Desak Transparansi Jelang Musda

Kader Golkar Bukittinggi Pertanyakan Legalitas Plt DPD, Desak Transparansi Jelang Musda

Bukittinggi - Spektroom : Polemik internal Partai Golkar Kota Bukittinggi mencuat setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi yang dinilai sejumlah kader tidak memiliki dasar hukum dan landasan organisasi yang jelas. Kondisi tersebut memicu kegelisahan di kalangan kader menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Sorotan

Wiza Andrita, Buang Supeno