Dinkes Ternate Targetkan 2027 Tersedia Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Faskes

Dinkes Ternate Targetkan 2027 Tersedia Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Faskes
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan obat publik serta perbekalan kesehatan (Foto:Dinkes Ternate)

Ternate - Spektroom : Dinas Kesehatan Kota Ternate memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan dan pelayanan obat publik serta perbekalan kesehatan untuk memastikan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di fasilitas pelayanan kesehatan.


Komitmen mengemuka pada kegiatan pengelolaan dan pelayanan obat publik serta perbekalan kesehatan yang dihadiri 18 Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus pembahasan perencanaan kebutuhan obat untuk menghadapi tahun 2027 melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang lebih efektif, efisien dan sesuai kebutuhan pelayanan.


Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma, M.Kes, menegaskan perencanaan obat harus dilakukan secara matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Meskipun kebutuhan formasi SDM di IFK sudah tercukupi, kondisi fisik bangunan masih membutuhkan perhatian dan renovasi pada sejumlah ruangan. Kondisi sarana dan prasarana tersebut sangat berpengaruh terhadap pengelolaan logistik kefarmasian, termasuk pemeliharaan mutu dan kualitas obat.

Dalam forum juga dibahas berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pemenuhan kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Di antaranya kekosongan obat, ketepatan waktu pemenuhan, ketidaksesuaian antara obat yang diminta dengan yang diterima, masa kedaluwarsa obat yang relatif pendek hingga kekosongan BMHP.

Dinkes Ternate mendorong agar proses perencanaan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan di setiap fasilitas kesehatan.

Pembahasan juga mencakup tantangan pembiayaan. Keterbatasan fiskal daerah, khususnya kemampuan DAU dalam mendukung seluruh kebutuhan, membuat fasilitas kesehatan perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk dana kapitasi pada puskesmas dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, yakni Qisthio Wibiseno, Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Natasya Cendikia Moeksa Devi, Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Farmasi & Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Kebutuhan obat tidak hanya berasal dari pelayanan rutin puskesmas. IFK masih menerima permintaan obat untuk mendukung kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan organisasi kemasyarakatan maupun instansi lainnya. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan dalam perencanaan agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pelayanan rutin.

Dinkes Ternate saat ini juga masih berjuang mencapai target kinerja program prioritas nasional, khususnya Cek Kesehatan Gratis (CKG). Karena itu, koordinasi antara IFK, puskesmas dan pengelola program harus diperkuat, termasuk tahapan pengusulan dan pemenuhan kebutuhan obat sejak awal pelaksanaan kegiatan.

Kepala puskesmas juga diminta melakukan penertiban terhadap praktik tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan maupun etika profesi. Sementara itu, obat-obatan program tetap diarahkan melalui mekanisme distribusi IFK sehingga pengelolaan dan pencatatannya dapat dilakukan secara tertib dan terintegrasi.

Melalui forum Dinas Kesehatan Kota Ternate berharap penyusunan RKO 2027 tidak hanya menghasilkan angka kebutuhan obat, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan obat, mencegah kekosongan, meningkatkan efisiensi anggaran serta menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Berita terkait

SPPMHKP Ternate Luncurkan Klinik Mutu Ikan untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Perikanan

SPPMHKP Ternate Luncurkan Klinik Mutu Ikan untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Perikanan

Ternate-Spektroom: Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Ternate meluncurkan Klinik Mutu Ikan sebagai upaya memperkuat mutu, keamanan, dan daya saing produk perikanan di Maluku Utara. Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 bertema “Sinergi Peningkatan Mutu, Keamanan, dan Daya Saing Produk Perikanan” di ruang

Nanang Adrany, Bian Pamungkas
Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Langkah Pencegahan Karhutla di Riau

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Langkah Pencegahan Karhutla di Riau

Pekanbaru-Spektroom: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Riau berjalan baik. Penilaian tersebut disampaikan Tito saat menghadiri rapat internal penanganan karhutla bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau, pada Senin (24/

Salman Nurmin, Bian Pamungkas