Diskominfo Bondowoso & UPN Veteran Jatim Gelar FGD Keterbukaan Informasi Publik
Spektroom - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Kerangka Kerja E-Government untuk Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik”, pada Rabu, 20 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa.
FGD yang berlangsung di Ruang Racana Praja Pranata BP4D Bondowoso ini dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Prof. Dr. Diana Hertati, M.Si., selaku ketua tim riset dari UPN Veteran Jatim. Turut hadir Kepala Diskominfo Bondowoso Ghozal Rawan, AP., M.M., bersama Kepala Bidang Komunikasi, Kepala Bidang APTIKA, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, serta lima perwakilan KIM Desa.
FGD ini menyoroti berbagai tantangan keterbukaan informasi publik di era digital, khususnya dalam konteks implementasi E-Government di Kabupaten Bondowoso. Meski Jawa Timur menduduki peringkat kedua dalam Indeks E-Government nasional dengan skor 83,83 (KemenPAN-RB, 2024), pemanfaatan kanal resmi untuk keterbukaan informasi masih rendah. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa 72% masyarakat lebih memilih mengakses informasi melalui media sosial ketimbang portal resmi pemerintah.
Beberapa isu utama yang dibahas dalam diskusi adalah rendahnya literasi digital masyarakat desa, perbedaan kesiapan antar-OPD, budaya birokrasi yang masih tertutup, dan kurangnya pemanfaatan kanal aduan seperti SPAN-LAPOR!. Hal ini mendorong pentingnya pemberdayaan KIM desa untuk berperan sebagai ujung tombak penyebarluasan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.
Dalam pemaparan konsep, Prof. Diana dan tim riset menekankan bahwa solusi keterbukaan informasi tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknologi seperti infrastruktur digital dan sistem informasi, namun juga harus mempertimbangkan aspek sosial budaya organisasi, partisipasi masyarakat, dan kapasitas SDM.
Model kerangka kerja E-Government yang diusulkan mencakup Integrasi sosial-teknologi, Transparansi dan aksesibilitas informasi, Kolaborasi multi-stakeholder, dan Keberlanjutan sistem.
Sebagai studi kasus, presentasi menyoroti bagaimana sistem layanan online yang terintegrasi dan dukungan penuh dari pimpinan daerah dapat mempercepat adopsi digital. Termasuk penyediaan website resmi dan aplikasi pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Empat pilar utama kerangka kerja E-Government Jawa Timur pun dipaparkan, yakni: infrastruktur handal, SDM berkompeten, partisipasi aktif serta kebijakan yang jelas.
Diskominfo bersama KIM desa sepakat untuk lebih gencar mensosialisasikan kanal aduan resmi kepada masyarakat desa, serta meningkatkan literasi digital sebagai pondasi keterbukaan informasi. FGD ini juga diharapkan menjadi langkah awal kolaboratif dalam membangun sistem informasi publik yang lebih transparan dan inklusif.
