DKI berlakukan pemutihan pajak mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

DKI berlakukan pemutihan pajak mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

SPEKTROOM.ID Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan sejak Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta.

"Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku sejak Sabtu (14/6) hingga akhir Agustus 2025. Kebijakan ini dalam rangka HUT Jakarta dan HUT ke-80 RI,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu,(15/6/2025).

Kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan. Program ini dilakukan sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

Lusiana menjelaskan, syarat yang diberlakukan tetap sama seperti pembayaran pajak kendaraan pada umumnya. "Kalau punya tunggakan, yang harus dibayarkan pokok pajak plus sanksi denda, namun dengan adanya insentif ini hanya membayarkan pokoknya saja,” kata Lusiana

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah mengumumkan rencana pemberian pemutihan denda pajak khusus bagi warga yang melakukan pembayaran tepat pada HUT Jakarta. "Jadi, pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar,” kata Pramono.

Dia menilai kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk keringanan dan motivasi kepada masyarakat agar lebih taat dalam membayar pajak. Pramono menegaskan, akan ada berbagai kemudahan khusus pada hari ulang tahun Jakarta.

Berita terkait

Menteri PKP Minta Dukungan LKPP Dalam Pengadaan Barang / Jasa Bidang Perumahan

Menteri PKP Minta Dukungan LKPP Dalam Pengadaan Barang / Jasa Bidang Perumahan

Spektroom - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kemarin,Selasa (5/8)  meminta dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk  Pengadaan Barang/ Jasa di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adanya dukungan LKPP diharapkan dapat meningkatkan capaian pembangunan perumahan sekaligus mendorong pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan

Nurana Diah Dhayanti