Dokumen PJPK, Jadi Panduan Strategis Agar Pembangunan Tetap Berpusat Pada Penduduk
Spektroom - Peluncuran Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 menjadi tonggak penting untuk memperkuat arah pembangunan kependudukan lima tahun ke depan.
Dokumen ini menjadi panduan taktis dan strategis agar pembangunan tetap berpusat pada penduduk (human-centered), keluarga semakin berkualitas, dan setiap individu dapat berkembang optimal menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukkan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/ BKKBN) Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. Issue Pembangunan Kependudukan sangat penting, karena masa depan Indonesia ada di sini, menentukan 286 juta penduduk Indonesia, 72 juta keluarga Indonesia ditentukan dari framework dokumen ini.
"Meskipun Pembangunan Kependudukan issue elit, masyarakat tidak mengerti apa pembangunan kebududukan namun substansinya sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia, khususnya konsep dan dokumennya." terang Wihaji, Rabu (19/11/2025).
Berbagai kementerian berkolaborasi dan integrasi berbagai program untuk memulai merumuskan PJPK, karena telah disosialisasikan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang akan merumuskan PJPK.
"Sudah kita sosialisasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota karena pemerintah daerah yang akan menyusun dari beberapa indikator yang berkenaan dengan pembangunan kebududukan" ujarnnya lagi.
Wihaji menambahkan, Grand design PJPK dimulai dari data, Peta jalan juga dimulai dari data, dan nanti akan berakhir juga harus dengan data.
Data dimaksud mulai dari pengelolaan kuantitas penduduk, peningkat kualitas penduduk, pembangunan keluarga, dan sebagainya.
"Ada lima sasaran yang sudah diputuskan dengan 30 indikator yang sudah ditetapkan. Itulah yang nanti akan digerakkan oleh pemerintah daerah, yang dasarnya adalah dokumen yang sudah diputuskan" tutup Wihaji.
Sementara diforum yang sama Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menyatakan Salah satu strategi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang berbasis kepenudukan adalah melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan yang sejalan dengan arah dan prioritas rencana pembangunan nasional dan daerah.
Sehingga dapat saling melengkapi dan terintegrasi yaitu meliputi desain besar pembangunan kependudukan sebagai kebijakan pembangunan kependudukan nasional jangka panjang untuk periode 20 tahun sesuai dengan realisasi RPJPN. Kemudian ini diturunkan dan dimplementasikan dalam bentuk dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
"Ini sebagai kerangka rencana pembangunan kependudukan jangka menengah 5 tahunan di daerah serta rencana aksi kependudukan tahunan yang bersifat operasional dan adaptif terhadap dinamika kependudukan tahunan" terang Wiyagus.
Jika berbicara tentang Konsep Ketahanan Nasional ada beberapa aspek kehidupan, selain geografi, sumber daya alam, demografi, juga aspek kehidupan yang sangat dinamis.
Aspek tersebut diantaranya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang didalamnya ini banyak sekali aspek kehidupan yang harus ditangani dengan baik. Kemudian juga di bidang pertahanan dan keamanan.
"Hal ini bisa berjalan jika apa yang sedang kita tangani sekarang yaitu masalah demografi, kapitalisasi demografi dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi 8 persen ini adalah harus menjadi keniscayaan" tandas Ahmad Wiyagus.(@Ng).
