DPRD Ambon Perkuat Pengawasan, Tegaskan Komitmen Bersama KPK

DPRD Ambon Perkuat Pengawasan, Tegaskan Komitmen Bersama KPK
Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi yang digelar di Jakarta, Rabu (29/04/2026),foto sekertariat wakil ketua DPRD

Jakarta-Spektroom: Suasana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi momentum penting bagi jajaran Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon untuk komitmen dengan pemberantasan korupsi.


Dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (29/04/2026), Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, menegaskan bahwa lembaga legislatif kini meningkatkan fungsi pengawasan secara lebih tajam dan terukur.


Menurutnya, DPRD Ambon tengah memasang “radar” pengawasan yang lebih kuat guna memastikan tata kelola pemerintahan daerah benar-benar bersih dari praktik korupsi. “Sinergi ini bukan sekedar seremoni, tetapi langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan daerah terhadap praktik yang merugikan masyarakat,” tegas Moenandar.


Politisi dari Partai Persatuan Indonesia itu menilai, forum koordinasi yang difasilitasi KPK menjadi momentum penting dalam memperjelas berbagai aspek regulasi yang selama ini dinilai masih multitafsir.


“Apresiasi setinggi-tingginya untuk KPK RI. Forum ini sangat penting karena kami tidak hanya menerima arahan, tetapi juga diberi ruang untuk berdiskusi dan mengklarifikasi hal-hal yang masih ‘abu-abu’,” ujarnya.


Sebagai pimpinan DPRD, Moenandar memastikan hasil rapat koordinasi tersebut tidak akan berhenti pada tataran wacana, melainkan langsung ditindak lanjuti melalui penguatan fungsi pengawasan legislatif.


“Kami mempertegas komitmen dalam menjaga integritas lembaga dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara bersih dan transparan,” tambahnya.

WaliKota Ambon dan unsur pimpinan DPRD Kota Ambon.Usai Rapat Foto bersama.

Rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama KPK RI, WaliKota Ambon dan unsur pimpinan DPRD Kota Ambon. Penandatanganan menjadi simbol keseriusan seluruh pemangku kepentingan di Kota Ambon untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (EM)

Berita terkait

Pemerintah Percepat Pemulihan Lahan Terdampak Bencana dan Antisipasi Kekeringan Melalui Gerakan Tanam Serempak 50 Ribu Hektare

Pemerintah Percepat Pemulihan Lahan Terdampak Bencana dan Antisipasi Kekeringan Melalui Gerakan Tanam Serempak 50 Ribu Hektare

Agam-Spektroom : Pemerintah mempercepat pemulihan lahan pertanian terdampak bencana sekaligus mengantisipasi potensi kekeringan melalui Gerakan Tanam Serempak 50.000 hektare yang dilaksanakan di berbagai daerah secara nasional, termasuk di Sumatera Barat (Sumbar). Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah ikut turun langsung menanam padi dalam kegiatan tanam serempak 50.000 hektare di Sumbar yang

Rafles