DPRD Bondowoso Dukung Penuh Reaktivasi Jalur Kereta Api Jember-Bondowoso-Situbondo
Spektroom – DPRD kabupaten Bondowoso mendukung penuh usaha Dinas Perhubungan untuk melakukan reaktivasi jalur kereta api Jember-Bondowoso-Situbondo. Reaktivasi jalur Kereta Api sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kepadatan jalan nasional dan provinsi yang kian meningkat pada jam sibuk.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menyatakan bahwa kehadiran kereta api akan menjadi solusi mobilitas, terutama dengan berkembangnya sektor pendidikan seperti keberadaan kampus Universitas Jember di Bondowoso.
“Ini bukan sekadar nostalgia, tapi kebutuhan riil. Di saat kabupaten tetangga seperti Jember, Situbondo, dan Banyuwangi terus bersolek dengan bandara dan jalan tol, Bondowoso harus memiliki moda transportasi massal yang realistis. Kereta api adalah pilihan yang paling tepat,” kata Sutriyono, Selasa (17/2/2026).
Meski Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya telah menyelesaikan Survey Identification Design (SID), tantangan besar masih ada pada sektor pendanaan. Proyek reaktivasi ini diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.
Pemerintah daerah mengakui bahwa realisasi fisik kemungkinan besar belum akan terjadi dalam satu hingga dua tahun ke depan. Diestimasikan, tahapan krusial seperti sosialisasi pengosongan lahan secara masif baru akan digelar pada tahun 2029 atau 2030, sembari menunggu skema pendanaan dari pemerintah pusat maupun operator PT KAI.
Rencananya sudah matang dan masuk dalam RTRW serta Program Induk Perkeretaapian Nasional. Kami akan terus mendorong pemerintah pusat agar proyek ini segera masuk ke tahap pelaksanaan teknis. Kehadiran kembali kereta api diyakini akan menjadi katalisator ekonomi baru bagi masyarakat Bondowoso.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Bondowoso, Drs.Sigit Purnomo, M.M. menegaskan bahwa reaktivasi jalur kereta api tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu ada keselarasan kebijakan antara Kabupaten Bondowoso, Situbondo, dan Jember agar proyek ini berjalan mulus secara administratif maupun teknis. Pihaknya terus membangun komunikasi intensif dengan daerah tetangga.
“Kolaborasi ini penting untuk menyatukan visi dalam pengembangan transportasi berbasis rel di kawasan Tapal Kuda. Agar kebijakan selaras, tentu masing-masing daerah harus memiliki tujuan dan kesiapan yang sama, baik dari sisi tata ruang maupun penataan asset,” katanya.
Selain koordinasi antarwilayah, Dishub mulai melakukan sosialisasi kepada warga yang saat ini menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). mayoritas masyarakat telah memahami status lahan tersebut sebagai aset negara yang disewa secara resmi dan sewaktu-waktu dapat difungsikan kembali.
Sosialisasi ini krusial agar masyarakat memahami rencana pemanfaatan aset ke depan. Dukungan masyarakat adalah fondasi kuat agar tahap perencanaan teknis nanti tidak menemui hambatan sosial. (Yul)
