DPRD dan Pemkab Jember Sepakati KUA-PPAS 2027, Infrastruktur Merata Jadi Prioritas
Jember - Spektroom: DPRD Kabupaten Jember bersama Pemerintah Kabupaten Jember menyepakati dan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut diteken dalam Sidang Paripurna Kedua DPRD Jember, Senin (7/9/2026) malam. Penandatanganan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2027.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung dengan baik. Ia menilai pandangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang disiapkan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, penandatanganan KUA-PPAS 2027 berjalan cukup bagus. Pandangan Banggar yang disampaikan tadi juga sejalan dengan keinginan kami dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata,” ujar Fawait.
Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk melanjutkan pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sekaligus mematangkan perencanaan APBD 2027..

Fawait berharap seluruh tahapan pembahasan anggaran berjalan lancar dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan sudah ditandatanganinya KUA-PPAS ini, mudah-mudahan ke depan pembahasan P-APBD 2026 dan perencanaan APBD 2027 juga berjalan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Satu Fraksi Tak Teken
Di tengah kesepakatan tersebut, terdapat satu fraksi di DPRD Jember yang memilih tidak menandatangani dokumen KUA-PPAS 2027.
Fawait menilai perbedaan sikap tersebut merupakan bagian dari dinamika politik di parlemen. Menurutnya, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dalam proses politik dan tidak semestinya menghambat agenda pembangunan daerah.
“Ini hal biasa dan tidak menjadi persoalan dalam dunia politik. Itulah dinamikanya. Yang terpenting adalah tujuan pembangunan dan kemajuan Jember dapat terlaksana untuk kemakmuran masyarakat Jember,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemkab Jember tetap mengedepankan komunikasi dan kerja sama dengan DPRD dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027, kata Fawait, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fawait Pastikan Stok BBM Jember Aman
Selain membahas anggaran, Bupati Fawait juga menanggapi antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir.
Fawait memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Jember mencukupi. Ia meminta masyarakat tidak panik menyikapi antrean yang terjadi di sejumlah SPBU.
Menurutnya, Pemkab Jember telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Untuk BBM, saat ini Pertamina sudah menambah pasokan dan melebihi kuota kebutuhan di Jember. Beberapa hari kemarin memang ada keterlambatan pengiriman karena kemacetan yang terjadi di sekitar depo penyuplai BBM yang ada di Tanjung Wangi, Banyuwangi,” jelasnya.
Fawait optimistis antrean di sejumlah SPBU dapat segera terurai dalam satu hingga dua hari sehingga kondisi kembali normal.
Ia sekaligus mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
“Yang penting masyarakat tidak perlu panik. Kami mengimbau untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu sampai melakukan penimbunan,” pungkasnya. (budi)