Dukung Pemerintahan Terbuka Prabowo, Meutya Minta KIP Kawal Keterbukaan Informasi
Jakarta-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berpesan kepada tujuh Komisioner Komisi Informasi Pusat atau KIP periode 2026-2030 untuk menjaga kepercayaan publik. Kuncinya, kata dia, ada pada keterbukaan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
Pesan itu disampaikan Meutya saat menerima audiensi jajaran Komisioner KIP di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai keberadaan KIP saat ini sudah jauh berbeda dibanding awal terbentuk. Lembaga yang dulu kurang dikenal itu kini mulai menjadi rujukan masyarakat dalam mengakses informasi publik.
“Itu indikator yang baik. Artinya masyarakat semakin tahu peran KIP. Masyarakat punya keingintahuan yang besar terhadap program-program publik dan menuntut adanya keterbukaan,” ujar Meutya.
Di tengah meningkatnya tuntutan tersebut, Meutya mengingatkan KIP punya pekerjaan rumah besar. Salah satunya memilah arus permintaan informasi yang masuk.
"Saya yakin banyak sekali kebutuhan informasi yang datang dari masyarakat. KIP perlu menilai mana yang betul-betul dibutuhkan oleh publik," katanya.
Menurutnya, keterbukaan bukan berarti membuka semua data tanpa filter. Yang penting adalah memastikan informasi yang disampaikan tepat sasaran, akurat, dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Meutya juga berharap KIP dapat mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yakni menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan dipercaya masyarakat.
"Saya minta agar dijaga betul kepercayaan, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga, terhadap KIP sebagai komisi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk terus mengawal serta mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air," tandasnya.
Dengan kepercayaan itu, KIP diharapkan bisa menjadi jembatan antara negara dan warga. Sehingga setiap kebijakan publik bisa dipahami, diawasi, dan memberi manfaat nyata. (RRE/Diut)
