Dunia Industri Diajak Berperan, Kemendukbangga/BKKBN Malut Bahas Program Prioritas bersama PT.IWIP
Halteng–Spektroom : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga dan kependudukan. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berlangsung di Ruang Rapat I Wisma Thingsang, Kamis (6/8/2026).
Audiensi dipimpin Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos, didampingi jajaran, serta Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Halmahera Tengah, Syaiful Bahri Habib, beserta tim.
Rombongan diterima langsung General Manager HSE PT. IWIP Iwan Kurniawan, Deputy Manager External Relation Moh. Fuat Albar, Manager WMC dr. Aldi, Superintendent Government Relation Hartono Lawer, serta Senior Officer External Relation M. Abdi Yusuf.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program prioritas Kemendukbangga/BKKBN menjadi fokus pembahasan, yakni pembentukan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) di lingkungan perusahaan sebagai fasilitas penitipan anak bagi pekerja, pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), serta penguatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi karyawan perusahaan.
Suasana dialog berlangsung hangat dan konstruktif. Kedua belah pihak saling bertukar gagasan mengenai peluang kolaborasi, strategi implementasi, hingga langkah-langkah teknis agar program-program tersebut dapat diterapkan secara efektif di lingkungan PT IWIP maupun memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
General Manager HSE PT IWIP, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Kehadiran Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara bersama Dinas P2KBP3A Halmahera Tengah memberikan perspektif baru bagi kami mengenai isu kependudukan dan pembangunan keluarga. Selama ini program CSR PT IWIP banyak difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Namun setelah mendapatkan penjelasan mengenai berbagai program Kemendukbangga/BKKBN, kami melihat terdapat banyak peluang kolaborasi yang realistis dan dapat diimplementasikan di Maluku Utara maupun Halmahera Tengah," ujarnya.
Menurut Iwan, Program GENTING memiliki irisan yang sangat kuat dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT IWIP yang selama ini telah dijalankan, khususnya penyediaan akses air bersih, perbaikan sanitasi, bantuan nutrisi, serta intervensi bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting.
"Kami membutuhkan waktu untuk mempelajari setiap program secara lebih mendalam agar dukungan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, komunikasi yang intensif dan dokumentasi yang baik sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kerja sama ke depan," tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, mengatakan bahwa keterlibatan dunia industri merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan keluarga. Menurutnya, perusahaan memiliki potensi besar untuk berkontribusi melalui kebijakan internal maupun program tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN.
"Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian program prioritas pemerintah. Kehadiran PT IWIP sebagai perusahaan besar di Maluku Utara diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam mendukung pembentukan TAMASYA, pelaksanaan Program GENTING, peningkatan pelayanan KB di lingkungan kerja, serta berbagai program pembangunan keluarga lainnya," kata Ansar.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan awal untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) serta pembentukan tim bersama yang akan membahas aspek teknis, substansi, dan mekanisme implementasi program.
