Efisiensi Anggaran Ancam Keberlanjutan BST, Transportasi Publik Jadi Penopang Ekonomi Warga Solo
Surakarta – Spektroom: Batik Solo Trans (BST) kini bukan hanya menjadi pilihan moda transportasi masyarakat Kota Surakarta, tetapi juga penopang mobilitas warga di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Keberlangsungan layanan transportasi publik tersebut menghadapi tantangan seiring berkurangnya dukungan anggaran operasional.
Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Tengah, Anastasia Yulianti, mengatakan transisi pembiayaan BST dari pemerintah pusat melalui APBN ke pemerintah daerah melalui APBD pada tahun 2025–2026 menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan layanan transportasi publik di Solo.
Menurutnya, subsidi operasional BST yang sebelumnya mencapai sekitar Rp80 miliar untuk enam koridor pada 2024, mengalami penurunan menjadi sekitar Rp31 miliar pada 2026. Anggaran tersebut terdiri dari Rp23 miliar dari APBD Kota Surakarta dan Rp8 miliar dari APBN.
“Penurunan anggaran ini berdampak pada operasional BST, mulai dari jumlah armada hingga jam layanan. Padahal, BST memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama ketika biaya menggunakan kendaraan pribadi semakin tinggi akibat kenaikan harga BBM,” ungkap Anastasia, kepada Spektroom, Jumat (12/6/2026).
Dengan keterbatasan anggaran, beberapa layanan mengalami penyesuaian. Operasional BST difokuskan pada tiga koridor utama yakni Koridor 2, 3 dan 4 serta sejumlah layanan feeder. Sementara beberapa rute seperti BST Koridor 6 dan Feeder Koridor 11 harus dihentikan.
Selain itu, terjadi pengurangan jam operasional di beberapa koridor. Jika sebelumnya BST melayani masyarakat mulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB, kini sebagian koridor beroperasi pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. Meski demikian, waktu tunggu atau headway tetap dipertahankan sekitar 10 hingga 15 menit.
Koridor 1 BST pada 2026 memiliki load factor mencapai 122 persen, tertinggi dibandingkan koridor lainnya. Ini menunjukkan bahwa pasar pengguna transportasi publik sebenarnya ada dan potensinya besar.
Keberadaan BST ini menjadi penting karena berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat. Ketika harga BBM meningkat, warga dapat mengalihkan kebutuhan mobilitasnya dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum dengan biaya lebih efisien.
Keberlanjutan BST masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah karena pendapatan tiket belum mampu menutup operasional kendaraan. Saat ini pendapatan dari tiket masih kurang dari 20 persen dari total kebutuhan operasional.
Karena itu, Anastasia mendorong adanya skema pembiayaan kreatif agar layanan BST tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi pendapatan non-tiket atau non-farebox revenue, dukungan CSR, pembagian biaya operasional antarwilayah yang dilalui BST, hingga pemanfaatan sebagian penerimaan pajak kendaraan.
“Perlu ada kebijakan penguncian anggaran atau mandatory spending untuk transportasi publik. Alokasi minimal 5 persen APBD untuk angkutan massal dinilai menjadi langkah strategis agar layanan transportasi tidak selalu bergantung pada kondisi fiskal jangka pendek,” pungkas Anastasia.
