Efisiensi dan Prioritas: Strategi Kalteng Menjawab Penurunan APBD 2026
Spektroom – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai 34,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan anggaran tersebut menuntut kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih cermat, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Pemprov Kalteng pun mengambil langkah strategis dengan menajamkan fokus belanja pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memangkas belanja nonprioritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kondisi fiskal ini harus disikapi secara realistis tanpa mengurangi kualitas layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
“Dengan penurunan APBD yang cukup signifikan, otomatis belanja rutin dan nonprioritas harus dikurangi. Fokus kita diarahkan pada pelayanan publik serta program strategis, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya Senin, (12/01/2026).
Leonard menjelaskan, APBD Kalteng 2026 diproyeksikan berada pada kisaran Rp5,4 triliun, turun dari sekitar Rp8,3 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh perangkat daerah melakukan penyesuaian perencanaan, termasuk menata ulang skala prioritas program dan kegiatan.
Dirinya menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
“Pembangunan tetap berjalan, tetapi harus dilakukan secara selektif. Program yang kurang relevan, tumpang tindih, atau dampaknya kecil akan dievaluasi. Yang dipertahankan adalah program prioritas dan strategis,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor swasta guna mendukung pembiayaan pembangunan.
Menurut Leonard, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar keterbatasan anggaran tidak menghambat target pembangunan jangka menengah daerah, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur dasar.
“Dengan pengelolaan yang terarah, transparan, dan kolaboratif, kami optimistis pelayanan publik tetap terjaga dan agenda pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan, meski di tengah keterbatasan fiskal,” pungkasnya.(Polin)
