Elegi Purbaya, Reshuffle & Suara Diujung Telpon
Jakarta - Spektroom: Senin pagi (14/9/2026), Purbaya masih menjalankan tugasnya dan sedang memimpin jajaran Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja Gabungan bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Saat sedang memberikan pemaparan materi, jalannya rapat mendadak dihentikan oleh pimpinan rapat karena adanya panggilan telepon penting dari pihak Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Di ujung telepon, Purbaya mendapat kabar mengejutkan bahwa dirinya diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan dan diminta untuk segera menghadap ke Istana.
Purbaya sendiri mengakui bahwa dia baru mengetahui kabar reshuffle terhadap dirinya tepat saat panggilan telepon itu masuk. Setelah menerima telepon, dia langsung menyudahi pemaparan, berpamitan kepada forum DPD, dan meninggalkan lokasi rapat.
Ya, Purbaya Yudhi Sadewa, Mentri Keuangan 2025-2026, nasibnya berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Pada sore hari di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Keuangan tiga periode Kabinet, Suahasil Nazara untuk menggantikan posisi Purbaya. Proses serah terima jabatan (sertijab) kemudian diselesaikan keesokan harinya pada Selasa, 15 September 2026, di Kemenkeu.
Setelah resmi lengser, Purbaya buka suara dan mengonfirmasi bahwa salah satu pemicu utama pencopotannya adalah kebijakan perombakan (mutasi besar-besaran) terhadap ratusan pejabat di internal Kemenkeu, yang dilakukan beberapa hari sebelumnya, Kamis, 10 September 2026, terutama di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Purbaya menyatakan dirinya merasa lega karena terlepas dari beban berat jabatan tersebut, termasuk urusan utang negara dan proyek-proyek besar.
Tak pelak, ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai bahwa pola komunikasi Purbaya selama menjabat kerap memantik kontroversi.
Gaya bicaranya yang dinilai sebagian kalangan terlalu spontan, blak-blakan, bergaya "koboi" sering direspons negatif oleh pasar serta para pemangku kepentingan, stakeholders.
Pengamat politik Adi Prayitno juga menambahkan bahwa indikasi komunikasi politik Purbaya dengan beberapa kepala daerah dinilai kurang berjalan baik.
Tidak saja itu, para pakarpun menyoroti adanya gesekan terbuka antara Purbaya dan pemerintah daerah. Salah satu yang paling mencolok adalah polemik pemotongan dana daerah dan keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Selain itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) juga sempat memberikan catatan kritis terkait komunikasi kebijakan fiskal daerah ini.
Adalah Celios (Center of Economic and Law Studies) lembaga riset dan think tank independen yang berbasis di Jakarta, menyoroti adanya hambatan koordinasi di internal Kemenkeu, termasuk kebijakan penahanan restitusi pajak yang dikeluhkan pelaku usaha.
Purbaya sendiri mengakui bahwa keputusannya merotasi sekitar 350 pejabat Eselon II serta jajaran pajak dan bea cukai sesaat sebelum pencopotannya ikut memicu guncangan internal.
Bahkan, aktivis dan pengamat politik, Ray Rangkuti, mencatat adanya potensi gesekan terkait setoran dividen BUMN senilai Rp.120 triliun dengan Danantara. Di samping itu, tekanan terhadap ruang fiskal untuk program pemerintah serta kekhawatiran pasar atas defisit dan stabilitas nilai tukar juga menjadi sorotan para ekonom.
Ekonom Josua Pardede berpandangan, pergantian Purbaya kepada Suahasil lebih tepat dibaca sebagai penyetelan ulang cara pengelolaan fiskal, daripada perubahan total arah ekonomi pemerintah.
Ya, begitulah realita di pemerintahan, Presiden sebagai mandataris MPR, punya hak prerogatif untuk menunjuk dan mencopot mentrinya, termasuk mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan menggantikannya dengan Suahasil Nazara, meski pencopotan itu hanya via handphone.(@Ng).
Diangkat dari berbagai sumber.
