Forkopimda Bengkayang Gelar Rapat Koordinasi, Tindaklanjuti 10 Tuntutan Ormas, OKP, dan BEM
Spektroom – Menyikapi perkembangan terkini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkayang, pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda menggelar rapat koordinasi pada Selasa (02/09/2025). Pertemuan ini berlangsung di Paiza Club Rangkang Bengkayang dan menghadirkan unsur eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat.
Rapat koordinasi dipimpin langsung Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal. Hadir pula Ketua DPRD Bengkayang beserta anggota, Kapolres Bengkayang, Dandim 1209/Bengkayang, Danlanud Harry Hadi Soemantri, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, BIN dan BAIS wilayah Bengkayang, serta jajaran OPD, camat, tokoh agama, hingga perwakilan Ormas, OKP, dan BEM se-Kabupaten Bengkayang.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Syamsul Rizal merespons langsung 10 poin tuntutan yang disampaikan oleh koordinator lapangan Ormas, OKP, dan BEM Bengkayang, Syukur Kurniawan. Ia menegaskan, seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Semua tuntutan akan kami sampaikan sesuai jenjangnya. Ada yang menjadi ranah pemerintah daerah, DPRD, maupun Forkopimda, dan ada pula yang harus kami teruskan ke DPR RI serta pemerintah pusat,” tegas Syamsul Rizal.
Suasana rapat berlangsung dinamis dengan sesi dialog dan diskusi terbuka. Puncaknya, 10 poin tuntutan resmi diserahkan kepada Ketua DPRD Bengkayang, Debit, S.H. Setelah itu, seluruh elemen masyarakat yang hadir menyepakati dan menandatangani lima poin deklarasi bersama.
Isi deklarasi tersebut menekankan komitmen menjaga persatuan, kedamaian, serta menolak provokasi dan tindakan anarkis. Masyarakat Bengkayang juga sepakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah dan dialog, serta menyerukan agar seluruh warga tetap tenang, saling menghormati, dan menjaga keamanan bersama.
“Kami masyarakat Kabupaten Bengkayang berkomitmen menjaga suasana yang aman, rukun, dan sejahtera,” demikian bunyi salah satu poin deklarasi.
Dengan adanya deklarasi ini, pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat berharap stabilitas dan kondusivitas di Bengkayang tetap terjaga. Dialog terbuka juga diharapkan menjadi ruang solusi untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa mengganggu ketertiban umum.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bahwa penyampaian aspirasi adalah hak warga negara, namun harus dilakukan dengan damai, tertib, dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama DPRD dan Forkopimda pun menegaskan komitmennya untuk selalu hadir mendengar, mencarikan solusi, dan meneruskan aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. (RRE/Apolowelly)
