Forkopimda Harus Bersikap Proaktif Dalam Menanggulangi Berbagai Tantangan di Daerah.
Spektroom - Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sorotan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur, yang digelar di Surabaya, pada Selasa (04/11/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk, memperkuat sinergitas dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum di wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa kebijakan nasional hanya akan efektif apabila dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dan TNI menjadi hal yang mutlak. “Pergunakan forum Forkopimda untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah bersama, dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan konsisten,” ungkapnya.
Wamendagri juga menyinggung dinamika sosial politik yang terjadi antara 25 Agustus hingga 9 September 2025. Dalam periode tersebut, tercatat 776 aksi penyampaian aspirasi di 35 provinsi dan 247 kabupaten/kota, di mana Jawa Timur mencatat 54 aksi di 32 kabupaten/kota. “Beberapa aksi diakhiri dengan tindakan anarkis. Fenomena ini mengingatkan kita akan pentingnya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban,” tegasnya. “Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan seluruh daerah untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) guna memperkuat soliditas masyarakat dan mencegah potensi gangguan keamanan,” paparnya. Wamendagri juga mengapresiasi langkah cepat para kepala daerah yang telah menjalankan berbagai upaya konkret menjaga kondusivitas wilayah. Berdasarkan laporan yang diterima, 87,73% pemerintah daerah telah melaporkan kegiatan dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, termasuk pelaksanaan rapat Forkopimda, pertemuan dengan tokoh masyarakat, Apel Kebangsaan dan Doa Bersama, gerakan pangan murah, serta pengaktifan kembali pos kamling. “Ini adalah modal sosial yang sangat berharga dan harus dioptimalkan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di tingkat paling bawah,” jelasnya. Selain menjaga keamanan, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Forkopimda juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita, program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, serta percepatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Budi S)
