Golkar Desak Pemkot Batu Bangkit dari Krisis Fiskal: Wajib Kreatif Dongkrak PAD Pasca Dana Transfer Turun Rp168 Miliar

Golkar Desak Pemkot Batu Bangkit dari Krisis Fiskal: Wajib Kreatif Dongkrak PAD Pasca Dana Transfer Turun Rp168 Miliar
Rapat Paripurna DPRD Batu dipimpin Ketua DPRD Didik Subiyanto didampingi Wakil ketua Punjul Santoso dan Ludi Tanarto dihadiri Walikota Batu Nurochman dan Wakil Walikota Heli Suyanto.

Batu | Serulingmedia.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud, menegaskan pentingnya Pemerintah Kota Batu untuk lebih kreatif dan inovatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul adanya penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp168,88 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Didik dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2025, yang digelar Rabu (8/10/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto, didampingi Wakil Ketua Punjul Santoso dan Ludi Tanarto

Dalam kesempatan itu, Didik memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Mandatory Spending Tahun Anggaran 2026. Ia menyebut, bidang pendidikan telah mencapai 22,59%, melebihi ketentuan minimal 20%, kualitas SDM 1,8% dari minimal 0,16%, serta alokasi dana desa sebesar 10%.

Namun, ia juga menyoroti adanya beberapa sektor yang masih belum sesuai ketentuan, seperti belanja pegawai yang masih 33,15%, belanja infrastruktur baru 23,03%, dan belanja pengawasan hanya 0,17%.

“Kami ingin mendapat penjelasan langsung dari eksekutif, apa kendalanya dan kapan target itu bisa terpenuhi. Ini penting agar arah pembangunan daerah tetap terukur dan efisien,” ujar Didik.

Fraksi Golkar juga menyatakan dukungan terhadap rancangan APBD 2026 yang mengacu pada KUA-PPAS, mencakup proyeksi pendapatan daerah, belanja operasional, belanja modal, hingga proyeksi pembiayaan defisit anggaran.

Namun, Didik menekankan bahwa adanya penurunan Dana Transfer dari pusat harus dijadikan momentum untuk melakukan penyesuaian kebijakan belanja daerah secara realistis dan bertanggung jawab.

“Kami mendukung langkah Walikota untuk menyesuaikan postur APBD 2026 agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Penghematan boleh, tapi jangan sampai program prioritas bagi masyarakat terhenti,” tutur Didik penuh penekanan.

 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Fraksi Golkar memahami tujuh langkah rasionalisasi belanja daerah yang telah dibahas antara TAPD dan SKPD. Menurutnya, seluruh kepala perangkat daerah harus serius melaksanakannya agar hasil pembangunan tetap maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, Didik memaparkan sembilan strategi konkret untuk meningkatkan PAD Kota Batu di tengah keterbatasan fiskal:

Melakukan perjanjian ulang pemakaian air PDAM antara Kota Batu dengan Kota dan Kabupaten Malang.

·   Menetapkan titik-titik parkir baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi parkir.

·   Mengoptimalkan pajak air bawah tanah dengan pengawasan ketat terhadap pengeboran liar.

·   Memberlakukan tarif air baru bagi pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan perkebunan.

·    Membuat regulasi pajak baru untuk villa dan homestay.

·    Mengoptimalkan penarikan piutang pajak.

·   Mempercepat pemasangan gate parkir di Alun-Alun Batu dan Pasar Among Tani.

·   Memperbarui data PBB, terutama tanah kosong yang kini telah berdiri bangunan.

·  Menertibkan perumahan tanpa izin bangunan gedung (IBG).

“Penurunan Dana Transfer bukan alasan untuk melemah. Justru ini harus menjadi pemicu semangat kita semua — pemerintah, DPRD, dan masyarakat — untuk bersama-sama menggali potensi PAD Kota Batu. Banyak peluang yang bisa dioptimalkan jika ada kemauan dan keseriusan dari semua pihak,” pungkas Didik Machmud. ( Eno)

Berita terkait