Gubernur DIY Ajak Perguruan Tinggi Kawal Aspirasi Mahasiswa Secara Damai
Spektrum : Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan arahan kepada pimpinan sepuluh perguruan tinggi di DIY dalam acara Konsolidasi dan Arahan Gubernur DIY yang digelar di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu malam (31/8).
Pertemuan ini dihadiri pimpinan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta. Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.
Sri Sultan menekankan pentingnya menjaga nilai demokrasi di Yogyakarta dengan cara yang santun dan damai. “Aspirasi boleh disampaikan, itu hak setiap warga negara. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan, dan bukan dengan kekerasan. Inilah yang mencerminkan demokratisasi Jogja,” tutur Sri Sultan.
Gubernur juga meminta pimpinan perguruan tinggi untuk turut mengarahkan para mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, mahasiswa maupun pelajar tetap memiliki kewajiban utama dalam menempuh pendidikan.
“Kami tidak melarang menyampaikan aspirasi, tapi saya mohon agar anak-anak tidak perlu bolos sekolah. Tugas mereka adalah belajar. Sementara bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa, dengan itikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” imbuh Sri Sultan.
Terkait adanya mahasiswa yang meninggal dunia akibat demo di Yogyakarta, Sri Sultan menyampaikan dirinya telah meminta aparat kepolisian untuk melakukan identifikasi. “Itu kewajiban pihak kepolisian, dan saya berharap semuanya bisa tetap aman,” ujarnya.
Gubernur DIY berharap agar aspirasi masyarakat tetap dapat tersalurkan secara tertib, serta kehidupan demokrasi di DIY tetap terjaga tanpa menimbulkan keresahan maupun perpecahan.
Sementara itu Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, menegaskan menyampaikan aspirasi adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, ia menekankan agar aspirasi tidak dibarengi tindakan anarkistis. “Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Jogja harus tetap damai,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito. Ia menilai arahan Gubernur DIY sangat penting untuk menyamakan persepsi agar perguruan tinggi dapat mendampingi mahasiswa dengan baik.
“Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkis. Kita harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Jogja dari potensi manipulasi pihak-pihak tertentu,” jelas Arie.
Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. “Potensi anarkisme lebih besar dan sistematis. Karena itu, kami di UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi. Namun yang utama, semua pihak di Jogja harus tetap damai dan mengedepankan komunikasi yang baik,” pungkasnya. (Fatmawati/Bin).
