Gubernur Lampung Targetkan 90 Persen Jalan Provinsi Mantap pada 2028, Mulai 2026 Beralih ke Beton

Gubernur Lampung Targetkan 90 Persen Jalan Provinsi Mantap pada 2028, Mulai 2026 Beralih ke Beton
Gubernur Mirza pada monev kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. (Foto Diskominfotik Lampung)

Spektroom - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan mulai 2026, seluruh perbaikan jalan di wilayah Lampung tidak lagi menggunakan aspal, melainkan beton dan 90 persen jalan provinsi sudah berstatus mantap pada 2028.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, diruang papat Dinas BMBK, di Bandar Lampung, Kamis (2/10/2025). 

Menurutnya, perbaikan infrastruktur menjadi tantangan utama pemerintahannya sejak awal menjabat pada Februari lalu.


Gubernur mengungkapkan, data kondisi jalan di Lampung sebenarnya tidak seburuk citra yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut jalan mantap di Lampung sudah mencapai 78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.

"Ketika saya cerita ke Menteri PU bahwa jalan di Lampung jelek, kami lalu lihat datanya. Ternyata kita di atas rata-rata nasional. Banyak provinsi lain yang jalan mantapnya di bawah 75 persen, tapi tidak tercitra jelek seperti Lampung," ujarnya.

Meski demikian, Gubernur mengakui masih ada jalan-jalan yang rusak dan perlu dibenahi. Ia menyebut ada tiga persoalan utama yang menjadi fokus pembenahan, yaitu strategi pembangunan, kualitas konstruksi, dan persepsi publik.

Strategi pembangunan, kata dia, selama ini kurang tepat sasaran karena anggaran diarahkan ke jalan menuju perkebunan yang jaraknya jauh dan dilalui sedikit orang. Padahal fungsi jalan juga untuk mobilitas sosial masyarakat seperti akses ke sekolah, masjid, dan pasar.

"Sekarang strateginya kami ubah. Jalan yang diperbaiki adalah yang rusak dan berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Dengan anggaran Rp400 miliar, dampaknya bisa dirasakan 2–3 juta orang, bukan hanya 1,5 juta orang seperti sebelumnya," jelasnya.

Gubernur juga menyoroti masalah kualitas jalan yang kerap cepat rusak. Menurutnya, jalan provinsi selama ini dibangun dengan spesifikasi 20 ton, tetapi dilalui kendaraan dengan beban hingga 50 ton yang mengangkut hasil pertanian seperti padi dan singkong.


Gubernur memastikan langkah-langkah ini hanyalah permulaan menuju target besar pemerintahannya. Dirinya menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

"Target sebenarnya adalah pada 2028, sebanyak 90 persen jalan provinsi di Lampung sudah mantap," kata Gubernur.

Ditempat yang sama Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah melaporkan, hingga awal Oktober dari 52 paket kegiatan perbaikan jalan, 40 paket sudah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.

"Masih ada 12 paket lagi yang sedang dikejar agar selesai dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan cuaca mendukung dan tidak hujan terus," kata Taufiqullah.

Dirinya juga menyebut pembangunan infrastruktur jembatan masih terus berjalan. Dari 21 paket jembatan, enam di antaranya sudah mencapai tahap PHO.

"Untuk jembatan prosesnya memang lebih lama, apalagi di daerah rawan banjir seperti Kelumbayan. Namun, kami berusaha mempercepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya," ujarnya.

Upaya Pemprov Lampung ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan menurunkan biaya transportasi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peralihan ke jalan beton juga diperkirakan dapat memperpanjang usia infrastruktur dan mengurangi biaya perawatan di masa mendatang. (@Ng).

Berita terkait

Kementerian  PU Bangun Sekolah Indonesia di Riyadh dan Jeddah Arab Saudi Untuk Anak-anak WNI

Kementerian PU Bangun Sekolah Indonesia di Riyadh dan Jeddah Arab Saudi Untuk Anak-anak WNI

Spektroom-  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memulai pembangunan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Riyadh dan Jeddah yang diperuntukkan bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau  bekerja di Arab Saudi. Pembangunan sekolah ini menandai komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara, dimanapun berada. Pembangunan

Nurana Diah Dhayanti
Kota Padang Panjang Usulkan Pembangunan Rusunawa dan Perbaikan 1.388 RTLH ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Padang Panjang Usulkan Pembangunan Rusunawa dan Perbaikan 1.388 RTLH ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Spektroom – Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, secara resmi menyampaikan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) MBR serta bantuan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Kementerian Perumahan

Rafles