Gubernur Mahyeldi Minta Seluruh Kepala Daerah Percepat Sertifikasi Halal, Sumbar Bidik Jadi Pusat Industri Halal Nasional
Padang–Spektroom : Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing produk daerah, memperkuat pelaku UMKM, dan memperluas akses pasar nasional hingga internasional.
Ajakan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Selasa (4/8/2026).
Rakor menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, sebagai pembicara utama.
Mahyeldi menegaskan, sertifikasi halal saat ini bukan lagi sekadar memenuhi tuntutan syariat, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar global.
"Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat karena nilai halal telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, percepatan sertifikasi halal dinilai sejalan dengan upaya memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Komitmen tersebut, lanjut Mahyeldi, telah dituangkan dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota serta diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
Ia mengungkapkan, hingga kini sebanyak 72.385 pelaku usaha di Sumatera Barat telah mengikuti program sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut telah diterbitkan 110.114 sertifikat halal yang mencakup 246.332 produk.
Meski capaian tersebut cukup signifikan, Mahyeldi menegaskan target berikutnya bukan sekadar meningkatkan jumlah sertifikat, melainkan membangun ekosistem halal yang menyeluruh. Pengembangan itu mencakup industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok berbasis UMKM.
"Yang harus kita bangun adalah ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan ekosistem yang kuat, Sumatera Barat akan semakin siap menjadi pusat industri dan wisata halal di Indonesia," tegasnya.
Mahyeldi juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Ia turut mengajak BUMN, BUMD, perbankan, perguruan tinggi, dan dunia usaha memperkuat pembiayaan serta pendampingan bagi UMKM.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengatakan industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia. Namun, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar masih berada di peringkat kedelapan industri halal global.
"Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita belum bersertifikat, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?" kata Haikal.
Ia menyebut implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal telah mendorong lonjakan penerbitan sertifikat secara nasional, dari sekitar 600 ribu menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat. BPJPH menargetkan jumlah tersebut meningkat hingga 7 juta sertifikat pada 2026.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pelaku UMKM, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi model nasional dalam pengembangan ekosistem halal sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi halal dunia.Ris1)
