Gubernur Maluku dan Komisi V DPR-RI Bersinergi Dorong Pembangunan Wilayah Kepulauan
Spektroom— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR-RI di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (30/10/2025).
Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, diikuti oleh para anggota Komisi V serta pejabat dari kementerian mitra kerja. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam bidang infrastruktur, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR-RI yang telah datang langsung ke Maluku untuk mendengar aspirasi daerah.
“Kami menyambut baik kehadiran Komisi V DPR-RI yang telah berkenan datang langsung ke Maluku. Provinsi kami memiliki luas wilayah sekitar 712.498 kilometer persegi, terdiri atas 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan, mencakup 1.340 pulau, dan dihuni oleh sekitar 1,8 juta jiwa,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, energi laut, hingga minyak dan gas bumi. Namun, potensi tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal.
“Sebagai daerah kepulauan, Maluku memerlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar potensi besar ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Lewerissa.
Gubernur juga menegaskan dukungan penuh Pemprov Maluku terhadap program-program strategis nasional, seperti pembangunan Ambon Coastal Road, yang dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Maluku.
Ia berharap, kunjungan kerja Komisi V DPR-RI kali ini dapat menghasilkan langkah konkret bagi percepatan pembangunan di daerah.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung kepada Komisi V DPR-RI. Kami berharap hasil kunjungan ini dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegas Gubernur.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk memberikan data dan penjelasan yang akurat kepada rombongan Komisi V, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah kepulauan.
Menutup sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Komisi V terhadap pembangunan Maluku.
“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaborasi lintas sektor,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, menyampaikan bahwa kehadiran Komisi V di Maluku menjadi bentuk nyata kepedulian DPR-RI terhadap daerah kepulauan.
“Hari ini kita hadir, bagaimana ke depan daerah ini juga dapat perhatian dari pusat,” ucap Rouw.
Di sisi lain, Sofyan Dedy Ardiyanto, salah satu anggota Komisi V DPR-RI yang turut hadir, menyoroti perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang beberapa kali telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“RUU Kepulauan telah masuk Prolegnas. Titik krusialnya ada pada political will yang kuat dari pimpinan partai politik agar didorong ke fraksi, sehingga yang tadinya setuju untuk dimasukkan ke Prolegnas Prioritas bisa ditingkatkan agar segera dibahas. Kalau di Fraksi PDI Perjuangan, saya pastikan ini bisa,” ucap Sofyan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Spektroom — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR-RI di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (30/10/2025).
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, diikuti para anggota Komisi V serta pejabat dari kementerian mitra kerja.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam sektor infrastruktur, transportasi, serta pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung para anggota Komisi V DPR-RI di Maluku.
“Kami menyambut baik kehadiran Komisi V DPR-RI yang telah berkenan datang langsung ke Maluku. Provinsi kami memiliki luas wilayah sekitar 712.498 kilometer persegi, dengan 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan, mencakup 1.340 pulau, serta dihuni oleh sekitar 1,8 juta jiwa,” ujar Lewerissa.
Ia menegaskan bahwa Maluku memiliki potensi sumber daya alam luar biasa, mulai dari sektor perikanan, pariwisata bahari, energi laut, hingga minyak dan gas bumi, namun belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal.
“Sebagai daerah kepulauan, Maluku memerlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar potensi besar ini dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lewerissa juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program strategis nasional, seperti pembangunan Ambon Coastal Road, yang menjadi proyek vital untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Maluku.
“Kami berharap kunjungan ini menghasilkan langkah konkret untuk percepatan pembangunan daerah serta memperkuat sinergi pusat dan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bentuk kepedulian DPR terhadap pembangunan wilayah kepulauan.
“Hari ini kami hadir untuk memastikan Maluku mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Anggota Komisi V, Sofyan Dedy Ardiyanto, turut menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang diharapkan segera dibahas secara prioritas di DPR-RI.
“RUU Kepulauan sudah masuk Prolegnas. Kuncinya ada pada political will pimpinan partai untuk mendorong pembahasan lebih cepat. Dari Fraksi PDI Perjuangan, kami pastikan dukungan penuh terhadap hal ini,” ungkapnya.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, para bupati dan walikota, serta pimpinan OPD terkait, ditutup dengan jamuan makan malam bersama.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi pusat dan daerah serta membuka ruang kerja sama yang lebih luas demi terwujudnya Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
(EM)
