Gubernur Maluku Lantik Dua Pejabat Strategis, Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Infrastruktur Daerah

Gubernur Maluku Lantik Dua Pejabat Strategis, Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Infrastruktur Daerah
Gubernur Maluku secara resmi melantik dua pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Foto Diskominfo Maluku

Ambon-Spektroom: Gubernur Maluku secara resmi melantik dua pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Maluku, Rabu (17/6/2026).

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para saksi, serta rohaniawan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 687 Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026, Jasmono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 766 Tahun 2026 tanggal 15 Juni 2026, Nur Mardas dilantik sebagai Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Gubernur juga berharap agar kedua pejabat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga loyalitas terhadap organisasi, serta bekerja secara maksimal untuk menghasilkan kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kepercayaan yang diberikan hendaknya dijawab dengan prestasi, pengabdian, dan kerja nyata demi kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat Maluku,” tegas Gubernur.

Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan responsif guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. (EM)

Berita terkait

Lindungi Masyarakat dari Pinjol dan Judol, Pemprov Jateng Literasi dan Inklusi Keuangan ke Desa-Desa

Lindungi Masyarakat dari Pinjol dan Judol, Pemprov Jateng Literasi dan Inklusi Keuangan ke Desa-Desa

Semarang-Spektroom: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, judi online, sekaligus memperluas akses keuangan formal. Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan akses keuangan menjadi bagian penting

Sigit Budi Riyanto, Bian Pamungkas
IGTI-PGRI Jadi Bagian Penting  Pendidikan Nasional, Terutama Dalam Membangun Pondasi PAUD

IGTI-PGRI Jadi Bagian Penting Pendidikan Nasional, Terutama Dalam Membangun Pondasi PAUD

Bandarlampung - Spektroom: Peringatan HUT ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia - Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memajukan pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter generasi masa depan. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, IGTKI - PGRI Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Public Speaking Bagi Guru

Anggoro AP
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Kebijakan Harus Berbasis Data

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Kebijakan Harus Berbasis Data

Ambon-Spektroom: Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menerima massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang mencakup isu-isu nasional maupun persoalan kedaerahan yang menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah Provinsi

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru