Hadirkan KDM, IPDN Gelar Kuliah Umum Membekali Praja Utama Angkatan 33
Jatinangor - Spektroom: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelegar Kuliah Umum “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045.” bertempat di Balairung Rudini, IPDN Kampus Jatinangor, Kamis (25/6/2026).
Kuliah Umum tersebut sebagai bagian dari pembekalan bagi Praja Utama IPDN sebagai calon pemimpin pemerintahan masa depan, guna memperkuat wawasan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Kuliah umum untuk membekali Praja Utama Angkatan 33, menghadirkan Narasumber Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi & Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Kejagung RI Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M
Dalam sambutannya Rektor IPDN Dr. H. Halilul Khairi, M.Si. menyampaikan Kampus IPDN berdiri tahun 1998, merupakan integrasi dari 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negri (APDN) di Daerah, masa Menteri Dalam Negeri, Rudini.
Kampus IPDN, lanjut Rektor juga dikenal dengan mama Kampus Nusantara hal itu identik dengan penamaan asrama Praja yang mengambil nama Provinsi saat itu.
"Kampus ini adalah kampus Nusantara dan nama-nama asrama para Praja itulah nama provinsi seluruh Indonesia. Karena dulu asrama-asrama itu dibangun oleh gubernur, sumbangan dari gubernur seluruh Indonesia" terang Halilul Khairi.
Identitas tersebut, terus dia, juga dapat dilihat pada ornamen pintu gerbang IPDN yang di sisi kanan dan kiri ada lambang daerah, berjumlah 27.
"Itu adalah daerah yang dulu membangun IPDN, jadi itu lebih kepada Prasasti dan saat ini IPDN memiliki Praja sebanyak 3.533 orang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan alumni IPDN sudah berjumlah 45.592 orang" rincinya.
Halilul Khairi juga menjelaskan, pengabdian Alumni IPDN tersebar di beberapa kementerian, Pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota.
"Saat ini 37 orang alumni menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dua orang gubernur dan sisanya adalah bupati wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Ada 16 orang Sekda Provinsi dan 28 eselon 1 di Kementerian Lembaga" katanya lagi.
Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam paparannya menyebutkan Ketika bicara Indonesia, sejatinya kita sedang membicarakan daerah. Ini pemahaman kita negara di yang di kapling, ada pusat dan ada daerah.
Sedangkan Daerah dibagi menjadi tiga, yakni Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, namun dari segi Budaya, Negara terdiri dari 4 komponen, tanah, air, udara dan matahari.
"Daerah dibagi tiga lagi. Ada provinsi, ada kabupaten kota, ada desa. Negara itu menurut saya cuma satu, struktur kewenangan, itu struktur konstitusional. Tetapi dari sisi kultur, negara itu ada empat komponen. Negara itu adalah tanah, negara itu adalah air, negara itu adalah udara, negara itu adalah matahari" ujar Gubernur yang kerap disapa KDM berfilosofi.
Oleh karena itu, KDM menekankan kepada praja IPDN juga harus memahami rumusan negara dalam perspektif tradisi dan kebudayaan.
"Maka kalian harus memahami rumusan negara dalam perspektif tradisi, dalam perspektif kebudayaan, sehingga memahami dalam sebuah keutuhan. Mengapa namanya, tanah, air, udara dan matahari itu harus satu kesatuan. Satu kesatuan dalam pandangan orang Jawa itu disebutnya dengan Papat Kalima Tunggal. Kalau perspektif orang Sunda Papat Kalima Pancer." urai KDM.
Menurut KDM, papat kalima tunggal, papat kalima pancer itu masuk dalam sistem keyakinan dimana manusia yang punya ruh masuk dalam sistem itu. Maka masuklah dalam sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi masuk pada kesempurnaan diri.
"Manunggaling kaula Gusti. Dalam perspektifnya itu dikafirkan. Kenapa perspektifnya dikafirkan pada waktu itu? Karena berhadapan dua pemberontakan, Yaitu ada ketidakadilan dalam pengelolaan kenegaraan. Ada sisa-sisa masyarakat yang dari majapahit dianggap akan melakukan pemberontakan. Sehingga itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan ajaran" ungkapnya berpesan (@Ng).
