Hak Angket DPRD Dapat berfungsi Optimal Sebagai Instrumen Pengawasan Bila Regulasi Diperkuat
Makassar - Spektroom : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah dan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah,yang mempunyai tiga fungsi utama yang diatur dalam pasal 96 ayat ( 1 ) undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu fungsi pembentukan Perda ,fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan.
Ketiga fungsi yang dimiliki DPRD Provinsi tersebut dilaksanakan dengan cara yang berbeda sesuai implementasinya masing- masing.
Hal tersebut di ungkapkan Azhar Arsyad dalam desertasinya tentang Hakekat Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam pengawasan Pemerintahan di wilayah hukum sulawesi selatan, ketika mengikuti gelar uji kompetensi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara, pada program pascasarjana PPs Umi makassar di kampus pascasarjana UMI makassar, Rabu 25 Pebruari 2026.
Gelar uji Kompetensi dipimpin Direktur Program Pascasarjana umi Prof Dr.H.La Ode Husen SH.M.Hum dengan penyanggah Prof Dr.H.Hambali Thalib SH.,MH.,Prof Dr.Hj.Mulyati Pawennai SH.,MH.,Prof Dr.Rinaldy Bima SH.,MH.,Prof Dr.A.Pangeran Munta SH.,MH.,dan Prof Dr.H.Samsuri SE.,MSi,
Sementara Promotor 2 Dr.Djanggi SH.,MH,Promotor 1 ,Prof Dr.H.Askari Razak SH. MH.,dan Promotor Prof Dr.H.M.Kamal Hijaz SH.,MH.
Menurut Promovenda Azhar Arsyad, Indonesia sebagai negara Demokrasi, diatur dalam kedudukan dan eksistensi hukum sebagai instrumen yang sangat penting karena menjadi pedoman yang patut untuk ditaati.
Ditambahkan dalam menyelenggarakan sistim pemerintahan,Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan otonom dengan menganut azas desentralisasi sebagai mana diatur dalam UUD 1945 pasal 18.
Pada bagian lain Ashar Arsyad yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa PKB Sulawesi Selatan mengungkapkan dalam hubungannya dengan hak angket, bagi DPRD sangat kuat secara normatif dan formal, meski lemah dalam aspek implementasi dan efektifitas apalagi penggunaan hak angket di dominasi pertimbangan politik, belum dijalankan sebagai mekanisme pengawasan hukum dan tata pemerintahan yang objektif.
Agar hak angket berfungsi optimal sebagai instrumen pengawasan,diperlukan penguatan regulasi,peningkatan kapasitas investigatif DPRD dan partisipasi publik yang lebih luas.
