Hujan Jelang Kemarau, BMKG Ingatkan Bencana Kekeringan Dampak Kemarau 2026

Hujan Jelang Kemarau, BMKG  Ingatkan Bencana Kekeringan Dampak Kemarau 2026
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, (tengah) di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3/2026).(Dok : BMKG)

Jakarta -Spektroom: Hujan masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Jakarta. Meskipun secara kalender musim, telah memasuki musim kemarau.

Beberapa warga Ibukota menanggapi kondisi cuaca ini sebagai fenomena alam yang masih tergolong normal dalam transisi antar musim.

"Yang pasti sedia payung, bukan tanpa hujan saat kemarau, hujan mungkin turun kemarau nanti ya '" ujar Dewi saat akan beraktivitas ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kepada Spektroom, Sabtu (7/3/2026)

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026, mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” pungkasnya di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Berita terkait

Rapimnas dan HUT ke-9 SMSI Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Perjanjian Dagang RI–AS: Desak Pemerintah Beri Perlindungan Karya Jurnalistik

Rapimnas dan HUT ke-9 SMSI Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Perjanjian Dagang RI–AS: Desak Pemerintah Beri Perlindungan Karya Jurnalistik

Jakarta-Spektroom : Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) SMSI ke-9 di Millennium Hotel Sirih, Jakarta, pada Jumat–Sabtu, 6-7 Maret 2026. Forum yang dihadiri para pimpinan SMSI dari seluruh provinsi di Indonesia itu menghasilkan pernyataan sikap organisasi terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal

Riswan Idris, Rafles
Kepala Desa Ciparakan Pangandaran Angkat Bicara Terkait Isu Pembongkaran Rumah Warga

Kepala Desa Ciparakan Pangandaran Angkat Bicara Terkait Isu Pembongkaran Rumah Warga

Pangandaran – Spektroom: Pemerintah Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar mengenai pengosongan salah satu rumah warga untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) Merah Putih. Sebelumnya beredar berita bahwa salah satu warga Desa Ciparakan yaitu Cani (80 tahun), seorang Lansia harus meninggalkan rumah

Nurana Diah Dhayanti
Sekda Sumbar Lantik 32 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Integritas dan Kinerja Pelayanan Publik

Sekda Sumbar Lantik 32 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Integritas dan Kinerja Pelayanan Publik

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 32 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumbar. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, di Auditorium Gubernuran, Jumat (6/3/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Sura Keputusan Gubernur Sumbar

Rafles