HUT ke-14 NasDem: DPW Maluku Tegaskan Konsistensi Perubahan, Tolak Politik Transaksional
Spektroom - Partai NasDem Maluku kembali menegaskan komitmennya menjaga arah perubahan pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai NasDem yang diperingati di salah satu hotel di Kota Ambon.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Maluku, Hamdani Laturua, menyebut bahwa perayaan HUT bukan sekadar angka, tetapi cerminan kedewasaan partai dalam melayani masyarakat.
“Usia 14 tahun bukan soal angkanya. Yang terpenting, masyarakat bisa melihat NasDem sebagai wahana perjuangan yang hadir untuk kepentingan publik,” ujar Laturua kepada wartawan, usai memperingati Hut Partai NasDem di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (11/11/2025)
Ia menegaskan, tantangan masyarakat Maluku semakin kompleks, sehingga kehadiran partai politik harus memberi manfaat konkret. NasDem, kata dia, tetap membuka ruang kerja sama dengan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Koalisi itu ada waktunya. Walaupun NasDem di luar pemerintahan, kami tetap mendukung program yang bertujuan untuk pelayanan publik,” tegasnya. Laturua mengingatkan seluruh kader agar menjauhi praktik politik transaksional. Menurutnya, konsistensi sikap dan etika politik adalah modal utama menjaga kepercayaan masyarakat.
“Gerakkan partai dengan hati dan pikiran yang baik. Bukan transaksional. Edukasi masyarakat itu yang paling penting,” katanya. Ia juga meminta kader yang memegang jabatan publik sebagai ketua DPR, komisi maupun fraksi untuk menjaga integritas serta menjadi contoh perubahan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC NasDem Kota Ambon, Mourits L. Tamaela, menerima Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat mengenai susunan kepengurusan NasDem Kota Ambon untuk lima tahun ke depan.
“Ini amanah besar. Kemenangan yang sudah diraih di Kota Ambon harus dipertahankan. Kami akan konsolidasi dan memperkuat struktur hingga tingkat bawah,” ujar Tamaela.
Ia menegaskan komitmen untuk menjaga arus perubahan sesuai tema HUT ke-14.
Tamaela juga menyampaikan keresahan terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada pembangunan di Maluku, termasuk Kota Ambon.
“Kota Ambon dipotong hampir Rp163 miliar. Kalau anggaran fisik nol, apa yang mau dibangun? Ini problem serius,” ujarnya.
NasDem melalui perwakilannya di DPR RI telah meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
Sementara DPRD Kota Ambon kini memasuki tahap pembahasan KUA-PPAS setelah paripurna penyerahan dokumen. Dengan anggaran yang terbatas, DPRD dan Pemerintah Kota Ambon sepakat mendorong efisiensi tanpa mengurangi layanan publik.(EM)
