Indonesia Teguhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Tengah Ketegangan Global

Indonesia Teguhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Tengah Ketegangan Global
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan di berbagai wilayah di Indonesia yang digelar secara hybrid melalui konferensi video dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. (Foto: BPMI Setpres)

Hambalang-Spektroom : Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia terus memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika konflik global yang makin kompleks.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peresmian 218 jembatan yang dilakukan secara hybrid melalui konferensi video di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (9/3/2026).

“Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, nonblok. Kita tidak ingin ikut blok mana pun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia,” ucap Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan.

Menurutnya, eskalasi ketegangan di kawasan menjadi contoh nyata bahwa situasi global saat ini berada dalam kondisi yang penuh tantangan.

“Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil,” katanya.

Sikap Indonesia yang tidak memihak blok manapun, menurut Presiden merupakan cerminan dari nilai kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi fondasi kehidupan nasional juga tercermin dalam cara Indonesia membangun hubungan dengan negara-negara lain di dunia.

“Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun,” ujarnya. (RRE/BPMI Setpres)

Berita terkait

Pengamat Pendidikan UMS : Merefleksi Hardiknas 2 Mei, Manajemen Mutu Pendidikan Harus Ditingkatkan

Pengamat Pendidikan UMS : Merefleksi Hardiknas 2 Mei, Manajemen Mutu Pendidikan Harus Ditingkatkan

Solo - Spektroom : Merefleksi hari Pendidikan Nasional 2 Mei, bidang pendidikan meski dinilai arahnya mulai tertata dengan perangkat dan regulasi yang semakin pasti, tetapi masih dihadapkan pada catatan kritis dalam pengelolaan manajemen mutu. Diminta tanggapan kondisi pendidikan di Indonesia merefleksi hari pendidikan Pengamat pendidikan dari Universitas Muhamadiyah Surakarta UMS Prof.

Murni Handayani
Rumah Zakat Salurkan 31 Paket Bingkisan Yatim dan Superqurban untuk Anak Yatim Dhuafa Pasca Lebaran

Rumah Zakat Salurkan 31 Paket Bingkisan Yatim dan Superqurban untuk Anak Yatim Dhuafa Pasca Lebaran

Junaidi, Agung Yunianto Banjarmasin–Spektroom : Pasca Hari Raya Idul Fitri, Rumah Zakat Kalimantan Selatan menyalurkan 31 paket Bingkisan Yatim kepada anak yatim dhuafa di Gang Nuruddin, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Program ini merupakan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim dhuafa, sekaligus menjaga semangat kepedulian meskipun momentum Lebaran

Junaidi
DJP Berikan Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025

DJP Berikan Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025

Junaidi, Agung Yunianto Banjarmasin–Spektroom : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penegakan kepatuhan dan pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun

Junaidi