Inflasi Bulan April Relatif Mampu Jaga Keseimbangan Kepentingan Produsen dan Konsumen
Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik Ahmad Saefulloh, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 di Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, di Bandarlampung Senin (18/5/2026).
Rapat juga diikuti oleh anggota Forkopimda Provinsi Lampung Inspektur Inspektorat Provinsi Lampung serta Kepala Badan dan Dinas terkait.
Rakor TPID yang dirangkai dengan Pembahasan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal itu sendiri berlangsung di Graha Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, dipimpin Mentri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.
Dalam pengantarnya Mendagri Tito Karnavian mengatakan setiap Minggu TPID tetep konsisten untuk terus mengamati, membahas, menangani dan mengendalikan laju inflasi kenaikan harga barang dan jasa.
"Kita Masih Terus konsisten untuk terus setiap minggu mengamati dan membahas, menangani serta mengendalikan dinamika inflasi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang berpengaruh kepada biaya hidup masyarakat" ujar Tito Karnavian.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini telah merilis inflasi bulan April secara year on year ada diangka 2,42%, dibanding bulan sebelumnya, inflasi bulan April relatif bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
"Angka inflasi tersebut sesuai dengan target nasional di angka 2,5%, jadi ini masih dalam target pemerintah dan inflasi bulan ke bulan juga kita lihat 0,13% turun dari bulan sebelumnya di angka 0,41%" lanjut Mendagri.
Dengan angka ini Mendagri melihat bahwa di tingkat internasional inflasi juga termasuk terkendali baik. Ada negara yang sudah mencapai 612 persen (secara year on year), Venezuela yang kemarin presidennya ditangkap dan dibawa ke Amerika.
"Kondisi ini bisa dikatakan sudah terjadi hyperinflasi sebesar 612 persen. Bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat,” kata Mendagri.
Tito mengatakan negara yang juga mengalami hyperinflasi adalah Sudan Selatan. Berdasarkan data yang dipaparkan, Sudan memiliki tingkat inflasi per April 113 persen secara year on year.
“Yang artinya semua kenaikan barang-barang jasa sudah sangat berpengaruh di masyarakat. Kemudian mata uang lokal sudah tidak dipercaya dan terjadi dolarisasi. Kembali mengandalkan mata uang dolar internasional sistem perbankan sudah tidak dipercaya lagi. Itu kalau di atas 100 persen,” ujar Tito.
Pasca Lebaran Terjadi Deflasi
Sementara di forum yang sama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa secara month to month sebesar 0,13 % dikontribusikan oleh harga-harga pangan bergejolak yang mengalami deflasi di bulan April 2026.
"Hal itu terjadi karena berakhirnya momen Ramadhan dan lebaran, sehingga di bulan April 2026 ini terjadi deflasi beberapa harga pangan kembali kepada harga normalnya." terang Amalia Adininggar Widyasanti.
Sehingga dengan demikian di bulan April 2026, tekanan inflasi melandai baik secara month to month maupun year on year menjadi 0,13%.
Sedangkan inflasi komponen harga diatur pemerintah di bulan April 2026 secara month to month, lanjut Amalia mengalami inflasi 0,69 %. Salah satunya karena adanya peningkatan tarif angkutan udara dan kenaikan BBM non-subsidi dan bahan bakar rumah tangga (LPG).
"Kenaikan Tarif angkutan udara tentunya salah satunya karena dipengaruhi oleh harga aftur" tutup dia.(@Ng).
