Inflasi Minggu 3 Agustus: Andil Kenaikan IPH Dipicu Oleh Komoditas Sayuran dan Beras
Spektroom - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, dipimpin Plt. Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Tubaba, Untung Budiono,S.Sos., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Infiasi di Daerah Tahun 2025 Dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam program 3 juta rumah, secara Virtual melalui zoom meeting dari ruang rapat Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat, Senin (25/08/2025)
Rapat koordinasi pengendalian Inflasi di Daerah itu sendiri berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, dipimpin oleh Sekertaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya menyebutkan dibandingkan dengan bulan Juli 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu Ke -3 Agustus 2025 tercatat, 14 provinsi mengalami kenaikan IPH seperti Sumatera Utara naik 3,26 %, Sumatra Barat 2,45 %, Papua Selatan 0,73 % dan Maluku naik 0,57% dari bulan sebelumnya.
Sedangkan 23 provinsi yang mengalami penurunan, lanjut Amalia Adininggar, diantaranya Sumatra Selatan turun 0,13 %, Lampung - 0,19 %, Kalimantan Selatan - 0,45 % dan Jawa Timur -1,04 %, adapun satu provinsi yakni Provinsi Papua Pegunungan tercatat relatif stabil atau 0,00 %.
"Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 provinsi antara lain adalah masih berkisar pada komoditas cabe merah bawang merah dan beras." terus dia.
Pada bagian lain keterangannya, Adininggar juga menjelaskan jika dilihat perubahan indeks perkembangan harga menurut kabupaten kota berdasarkan pencatatan sampai dengan 22 Agustus 2025, ada 10 kabupaten kota dengan kenaikan IPH tertinggi, Kab. Kumbang Hasudutan, Kab. Aceh Singkil, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batubara dan Kab. Padang Lawas Utara
Selanjutnya Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok, Kab. Nias Selatan, Kab. Labuan Batu Utara dan Ka. Aceh Jaya. "Kemudian ada juga 10 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH terdalam yakni Bolaang Mongondow, Selatan, Kota Tomohon, Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Melawi, Minahasa, Timur Halmahera Selatan, Pasangkayu dan Kabupaten Minahasa Tenggara" rinci dia.
Sementara diforum yang sama Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida menjelaskan perkembangan operasi pasar, berkaitan dengan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) beras.
Menurut Rini, stok beras SPHP tercatat ada 3,9 juta ton, dan akan terus bergerak karena digunakan untuk kegiatan bantuan pangan dan SPHP.
"Dalam satu minggu terakhir Perum Bulog telah menyalurkan 70.519 ton atau 5,35% dari target penyaluran sphp bulan Juli sampai Desember" ujarnnya.
Rini juga menjelaskan pihaknya akan terus berupaya untuk mendiskusikan, karena di beberapa daerah bervariasi dengan berbagai saluran pemasaran.
"Kami sampaikan ada 7 saluran penyaluran SPHP yaitu, saluran kepada pasar rakyat, pengecer di pasar rakyat kemudian Gerakkan Pangan Murah,(GPM) bersama pemerintah daerah, GPM bersama Kementerian& Lembaga, BUMN serta juga Ritel modern." rincinya lagi.(@Ng).
