Inflasi Tinggi, Kepala Daerah Diminta Lakukan Langkah Kongkrit
Spektroom - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Propinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Achmad Saefulloh, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (29/07/2025).
Rakor TPID berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, secara virtual tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa berdasarkan data, terdapat beberapa Provinsi yang memiliki angka inflasi tinggi sehingga para kepala daerah diminta untuk segera melakukan langkah konkrit.
"Kondisi inflasi per-provinsi pada bulan juni yang lalu, 10 Provinsi tertinggi kami ingatkan kembali, diketahui untuk rata-rata inflasi nasional 1,87 %, bagi provinsi yang masih diatas rata-rata nasional agar berupaya sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan kembali," tegasnya.
"Bagi yang dibawah rata-rata nasional, terutama 10 provinsi terendah kami ucapkan terima kasih. Karena inflasi kita terbentuk dari seluruh perhitungan inflasi provinsi, kota dan kabupaten," lanjutnya.
Tomsi Tohir juga mengatakan Indeks Perubahan Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke 4 Bulan Juli, hanya sebatas perkiraan, yang akan diumumkan nanti pada Jum'at, 1 Agustus, semua daerah terjadi perubahan yang signifikan, bahkan Provinsi DKI Jakarta paling tinggi.
Sementara Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, Gorontalo dan Sulawesi Barat yang perubahan sebelumnya membalik nilainya terlihat menurun.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sentral, bisa segera mengevaluasi kemudian mendapatkan simpul-simpul penyebab fluktuasi harga secara umum di DKI." harap dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan historis 4 (empat) tahun terakhir, pada bulan Juli dominan mengalami inflasi kecuali di Juli 2024.
"Inflasi Juli biasanya lebih tinggi dibandingkan inflasi Juni dimana Inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2022 sebesar 0,64 % serta kelompok yang biasanya menjadi menyumbang andil inflasi terbesar pada bulan Juli adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau," jelasnya.
Terkait Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-4 Juli 2025, berdasarkan data SP2KP pencatatan sampai dengan 25 Juli 2025, Pudji juga menjelaskan bahwa tercatat 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 1 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
"Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil serta komoditas penyumbang kenaikan IPH di 36 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras" terang Puji.
Sedangkan untuk Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah untuk Program 3 Juta Rumah, dipaparkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran.
Dalam paparannya Imran menyampaikan bahwa secara administrasi, 100 Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas Tindak Lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PUPR).
"Berdasarkan data, sampai dengan 28 Juli 2025 baru 33 Provinsi yang telah mengkonfirmasi penganggaran Pembangunan Baru & Renovasi Tahun 2025 pada APBD." rinci Amran.
Lebih lanjut, Imran menyampaikan beberapa rekomendasi pendataan perumahan yang dapat dilakukan ditingkat daerah.
"Kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat. Baik berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistim Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)" katanya (@Ng).
