Ironi Jalur TransJakarta di Tengah Lengangnya Kebijakan WFH ASN

Ironi Jalur TransJakarta di Tengah Lengangnya Kebijakan WFH ASN
Budaya ingin cepat pemotor menerobos jalur TransJakarta di Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2026) (Foto : Spektroom )

Jakarta - Spektroom : Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberlakukan setiap hari Jumat terbukti menurunkan volume kendaraan di jalan utama Jakarta. Namun, ironisnya, ruas jalan yang lengang justru memicu perilaku ugal-ugalan. Banyak pemotor nekat menerobos jalur TransJakarta, seperti yang terpantau di kawasan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, meski tindakan ini sangat berbahaya dan mengganggu layanan publik.

Jalur TransJakarta bersifat steril agar laju armada bus tidak tersendat kemacetan. Menerobos jalur ini sangat membahayakan pengendara karena bus memiliki waktu tempuh khusus serta blind spot (titik buta) yang berisiko fatal jika terjadi tabrakan. Berdasarkan aturan lalu lintas, kendaraan pribadi yang nekat menerobos jalur busway dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp500.000 atau kurungan penjara hingga 2 bulan

Fenomena ini terus terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan budaya ingin cepat dari para pengendara motor. Celah pada portal atau pembatas jalan yang tidak dijaga ketat menjadi pemicu utama pelanggaran. Ironisnya, saat ditegur oleh petugas, pelanggar kerap memicu perdebatan atau adu mulut yang justru memperkeruh suasana jalan.

Meskipun kebijakan WFH mampu mengurangi pergerakan, namun kebijakan ini belum sepenuhnya menjadi solusi permanen untuk menghilangkan kemacetan. Terbukti, kepadatan di titik-titik penyangga dan pada jam-jam sibuk masih kerap terjadi. Pakar tata kota menilai, penguraian kemacetan total tetap membutuhkan perbaikan dan integrasi sistem transportasi umum secara menyeluruh

Berita terkait

Menteri PU Usulkan Anggaran Untuk Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan Optimal

Menteri PU Usulkan Anggaran Untuk Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan Optimal

Jakarta –Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna memastikan pembangunan dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat tetap berjalan optimal. Dari kebutuhan tersebut, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp98,47 triliun. “Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat

Nurana Diah Dhayanti
Murid MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia pada Olimpiade Geografi Dunia di Turki

Murid MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia pada Olimpiade Geografi Dunia di Turki

Pekanbaru – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan madrasah. Rafif Adinata Ramadhan, murid MAN 1 Pekanbaru, resmi terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk mengikuti International Geography Olympiad (iGeo) 2026 yang akan digelar di Istanbul, Turki. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi madrasah, Provinsi Riau, sekaligus Indonesia karena menunjukkan kemampuan peserta didik madrasah bersaing

Polin
Kunjungan WOSM, Ke Kwarnas Gerakan Pramuka,Momentum Untuk Perkuat Hubungan Dua Organisasi

Kunjungan WOSM, Ke Kwarnas Gerakan Pramuka,Momentum Untuk Perkuat Hubungan Dua Organisasi

Jakarta-Spektroom:Kwarnas Gerakan Pramuka menerima kunjungan delegasi Word Organization of the Scout Movement (WOSM) organisasi kepanduan non-pemerintah global yang menaungi Gerakan Pramuka di seluruh dunia. Bermarkas di Jenewa, Swiss, dalam agenda courtesy call yang berlangsung d taman rekreasi wiladatika cibuburi Ruang Sudirman Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dan dukungan

Asmari, Anggoro AP
Polda Kalbar Awasi Ketat Harga Sawit, PKS yang Tak Patuhi Ketentuan TBS Jadi Sorotan

Polda Kalbar Awasi Ketat Harga Sawit, PKS yang Tak Patuhi Ketentuan TBS Jadi Sorotan

Pontianak - Spektroom : Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di seluruh wilayah Kalbar. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukan sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan tersebut menjadi fokus

Apolonius Welly, Anggoro AP