Jabatan di KONI adalah Amanah, Hamdanus: Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bisa Lengser Kapan Saja

Jabatan di KONI adalah Amanah, Hamdanus: Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bisa Lengser Kapan Saja
Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus. (Foto: Humas KONI Sumbar/jiga)

Spektroom - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat, Hamdanus, menegaskan tidak ada satu pun jabatan yang aman di tubuh KONI Sumbar. Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, hingga Ketua sekalipun bisa diberhentikan kapan saja jika tidak disiplin dan melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani bersama.

Pernyataan tegas itu menjadi penanda arah baru kepemimpinan KONI Sumbar: disiplin sebagai harga mati dan jabatan bukan hak, melainkan amanah yang bisa dicabut.

“Tidak ada garansi untuk siapa pun. Wakil Ketua Umum bisa diberhentikan. Ketua Umum pun bisa. Saya sendiri juga tidak punya jaminan,” tegas Hamdanus dalam dialog tentang kepengurusan KONI Sumbar dengan salah satu acara di Padang TV, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, kepengurusan KONI tidak boleh diisi oleh mereka yang hanya ingin status dan posisi, tanpa kesiapan bekerja dan menghormati komitmen organisasi.

Hamdanus menekankan bahwa pakta integritas yang ditandatangani seluruh jajaran pengurus bukanlah formalitas seremonial, melainkan janji moral dan organisasi yang mengikat.

“Itu janji pemimpin. Kalau dilanggar, kita tanggung sendiri akibatnya. Secara organisasi, secara moral, bahkan secara nilai,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jabatan di KONI Sumbar adalah kepercayaan besar. Banyak pihak lain yang juga ingin dan siap mengemban amanah tersebut.

“Kalau sudah diberi jabatan, hormati jabatan itu. Hormati kepercayaan. Jangan anggap posisi ini aman,” katanya.

Dalam kepemimpinannya, Hamdanus menegaskan bahwa disiplin adalah fondasi utama kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Tanpa disiplin, menurutnya, seluruh sistem pembinaan dan prestasi akan runtuh.

“Saya tidak suka pengurus KONI yang tidak disiplin. Tidak ada gunanya,” ujarnya lugas.

Ia bahkan menyebut, kekurangan dana masih bisa diatasi, tetapi hilangnya disiplin adalah kehancuran organisasi.

“Kalau uang kurang, masih bisa kita cari. Tapi kalau disiplin tidak ada, hancur semuanya. Tidak ada yang bisa dipegang,” tegas Hamdanus.

Meski KONI bukan institusi militer atau kepolisian, ia menegaskan standar disiplin harus tetap tinggi.

“Kita boleh bukan tentara, bukan polisi. Tapi soal disiplin, KONI tidak boleh kalah. Kalau tidak disiplin, olahraga tidak akan bangkit.”

Hamdanus juga menegaskan bahwa KONI Sumbar tidak akan ragu melakukan evaluasi dan langkah tegas terhadap pengurus yang tidak siap bekerja atau mengabaikan komitmen bersama.

“Kalau ada pengurus yang tidak siap, lebih baik berhenti. Organisasi ini tidak boleh tersandera oleh orang-orang yang tidak menghargai pakta integritas,” ujarnya.

Dengan sikap tegas tersebut, Hamdanus berharap KONI Sumbar benar-benar menjadi organisasi olahraga yang bersih, disiplin, berintegritas, dan berorientasi penuh pada prestasi, bukan pada kompromi jabatan. (RRE/jiga)

Berita terkait

Penggelaran Personil Polres Pare-Pare Pagi Hari, Fokus Pengendalian Lalu Lintas dan Keselamatan Pengguna Jalan

Penggelaran Personil Polres Pare-Pare Pagi Hari, Fokus Pengendalian Lalu Lintas dan Keselamatan Pengguna Jalan

Spektroom - Polres Parepare melakukan penggelaran personel pada pagi hari di sejumlah ruas jalan wilayah Kota Parepare. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan pengendalian arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna kendaraan pada jam sibuk pagi hari. Penggelaran personel yang dikenal dalam lingkup Polri sebagai Giat Commanderwish tersebut melibatkan Satuan

Nur Jalil Sultan, Anggoro AP
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto: Izin Pertambangan Rakyat Hanya Untuk Koperasi, Bukan Perusahaan

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto: Izin Pertambangan Rakyat Hanya Untuk Koperasi, Bukan Perusahaan

Spektroom - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Kuantan Singingi, diperuntukkan sepenuhnya bagi masyarakat melalui koperasi dan kelompok resmi, tanpa melibatkan perusahaan swasta. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan, kebijakan tersebut dirancang agar pertambangan rakyat benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak dikuasai

Salman Nurmin, Rafles