Jalan Rusak Jadi Sorotan, Bupati Landak Akui Tekanan Fiskal Hambat Perbaikan
Landak - Spektroom : Keluhan warga soal jalan rusak di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Landak terus membanjiri media sosial dalam beberapa pekan terakhir.
Kritik itu terutama menyoroti akses jalan tanah yang sulit dilalui saat musim hujan hingga lamanya waktu tempuh menuju pusat kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Landak mengakui kondisi tersebut.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyebut aspirasi warga sebagai cerminan kebutuhan riil masyarakat terhadap infrastruktur dasar, khususnya jalan yang menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami memahami keluhan masyarakat tentang kondisi jalan di desa dan kecamatan. Itu menjadi perhatian pemerintah daerah, dan perbaikan tetap kita lakukan secara bertahap,” kata Karolin, Kamis (26/02/2026).
Data Dinas PUPRPERA Kabupaten Landak mencatat total panjang ruas jalan kabupaten mencapai 984,54 kilometer.
Sepanjang 2025, pemerintah melakukan pembangunan dan peningkatan jalan sekitar 8,086 kilometer, rekonstruksi 8,660 kilometer, serta rehabilitasi 0,232 kilometer.
Namun, luasnya jaringan jalan yang harus ditangani membuat hasil perbaikan belum merata.
Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada 2025 tercatat hanya 33,15 persen atau sekitar 326,39 kilometer dalam kondisi baik dan sedang. Angka ini turun dibanding 2024 yang mencapai 59,22 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran serta penanganan yang tersebar hingga jalan desa dan jalan non-status.
Karolin menyebut kebijakan efisiensi anggaran turut mempersempit ruang fiskal daerah, termasuk di sektor infrastruktur.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas dan adanya kebijakan efisiensi, kita harus memprioritaskan penanganan ruas jalan yang paling berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah warga di media sosial pemerintah daerah maupun akun kepala daerah kerap menyoroti kondisi jalan rusak di pedesaan.
Mereka mengeluhkan akses antar-desa yang sulit dilalui kendaraan serta hambatan distribusi hasil pertanian.
Karolin menegaskan pemerintah memetakan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan fungsi jalan, terutama jalur yang menunjang akses ekonomi dan pelayanan dasar seperti menuju puskesmas, sekolah, dan pasar.
Memasuki satu tahun kepemimpinan Karolin Erani pada periode kedua, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus.
Tahun pertama ini diwarnai tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi, sehingga strategi pembangunan diarahkan pada konsolidasi layanan dasar dan perbaikan bertahap.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya dirasakan di kota, tetapi sampai ke desa-desa yang selama ini aksesnya terbatas,” katanya.
Pemerintah daerah memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar perbaikan jalan tetap berjalan meski bertahap.
