KOPT Gelar Konferensi Pers, Angkat Rencana Penambahan Layer Baru Dalam Struktur Tarif Cukai Rokok

KOPT Gelar Konferensi Pers, Angkat Rencana Penambahan Layer Baru Dalam Struktur Tarif Cukai Rokok
Foto Ilustrasi (Sumber Istock/Rattankun Thongbun).

Jakarta - Spektroom : Seiring berkembangnya diskursus kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di ruang publik dan media nasional, Koalisi Organisasi Pengendalian Tembakau (KOPT) akan menyelenggarakan konferensi pers, pada Jum’at, 27 Februari 2026 Pukul 10.00 - 11.30 WIB, secara daring melalui Zoom Meetings.

Konferensi pers tersebut dimaksudkan untuk memberikan analisis kebijakan terbaru, hasil kajian riset, serta rekomendasi berbasis bukti terhadap rencana penambahan layer baru dalam struktur tarif cukai rokok.

"Isu ini semakin hangat diperbincangkan karena wacana penambahan layer tarif cukai oleh pemerintah yang menurut pernyataan resmi Kementerian Keuangan sedang digodok sebagai upaya memerangkap peredaran rokok ilegal ke dalam sistem formal" tulis KOPT, dalam undangan yang diterima Spektroom, Kamis (26/2/2026).

Namun, langkah ini sebenarnya dipandang memiliki implikasi luas terhadap daya beli, struktur harga rokok, potensi downtrading, keberlanjutan penerimaan cukai, serta efektivitas kebijakan kesehatan publik.

"Oleh karena itu, konferensi pers ini kami angkat untuk menjawab pertanyaan kritis : “Apakah penambahan layer tarif cukai adalah solusi yang tepat bagi pemerintah atau justru merupakan langkah mundur yang memperlemah tujuan kesehatan dan fiskal?” tulisnya lagi.

Konferensi pers digelar KOPT, yang terdiri dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama Center for Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITB-AD) serta Tobacco Control Support Center - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI).

Kemudian Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), serta Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia.(@Ng).

Berita terkait

Pramuka Maluku Utara Didorong Bertransformasi Digital, Wagub Sarbin: Tinggalkan Program yang Tak Berdampak

Pramuka Maluku Utara Didorong Bertransformasi Digital, Wagub Sarbin: Tinggalkan Program yang Tak Berdampak

Sofifi-Spektroom : Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Maluku Utara di Aula Bidadari Kantor Kwarda Gerakan Pramuka Maluku Utara, Sofifi, Senin sore (15/6/2026). Rakerda yang berlangsung selama

Nanang Adrany, Buang Supeno
Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Gubernur Maluku dan Ketua TP PKK Jadi Pejabat Pertama yang Didata

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Gubernur Maluku dan Ketua TP PKK Jadi Pejabat Pertama yang Didata

Ambon-Spektroom: Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa menjadi pejabat daerah pertama di Bumi Raja-Raja yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026. Pendataan perdana berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Maluku, kawasan Mangga Dua, Kota Ambon, Senin

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Bonus Demografi Tak Bisa Ditunda, BKKBN Ingatkan Daerah Siapkan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Bonus Demografi Tak Bisa Ditunda, BKKBN Ingatkan Daerah Siapkan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Sofifi–Spektroom : Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar tidak menyia-nyiakan momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Prof. Budi saat memberikan pemaparan strategis mengenai

Nanang Adrany, Buang Supeno