Jateng Terus Perkuat Literasi Gizi dan Perluas SPPG untuk Sukseskan Program MBG
Spektroom – Upaya memperkuat literasi gizi dan memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah. Program ini tak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga melibatkan tenaga pendidik, kependidikan, serta masyarakat di berbagai daerah.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, Enny Indarti, menegaskan bahwa literasi gizi merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan asupan gizi kelompok sasaran. Hal tersebut dikatakan Enny Indarti, saat membuka sosialisasi Kebijakan sistim dan tata kelola program MBG di Semarang Jumat (31/10/2025).
“Tujuan akhirnya adalah peningkatan gizi kelompok sasaran, mutu, dan menu bagi penerima manfaat, sesuai ketetapan nasional,” ujar Enny.
Ia menyebutkan, hingga kini sudah berdiri 12.000, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) di seluruh Indonesia. Padahal, target awal hanya 5.000 satuan, namun pemerintah kini menargetkan perluasan hingga mencapai 30.000 SPPG di tahun-tahun mendatang..
“Program MBG tidak bisa berjalan tanpa SPPG. Kami apresiasi mitra yang sudah membangun dapur gizi secara mandiri karena anggaran negara masih terbatas,” tegasnya.
Program MBG ditujukan bagi peserta didik, tenaga pendidik non-PNS, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita. Kelompok non-PNS mendapat perhatian khusus karena tidak menerima tunjangan makan sebagaimana pegawai negeri.
Enny menegaskan, Presiden telah menetapkan MBG sebagai program strategis nasional, sehingga pelaksanaannya akan terus dijaga dan diperkuat. Selain peningkatan gizi, program ini juga berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola dapur, termasuk sertifikasi keamanan pangan dan manajemen keuangan. Pelatihan dapat diakses secara daring melalui Learning Management System agar bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja.
Enny mengingatkan bahwa satu SPPG bisa mengelola dana hampir Rp1 miliar setiap bulan untuk ribuan penerima manfaat. Karena itu, kepala SPPG wajib memahami tata kelola berbasis APBN dan menyusun laporan sesuai standar BPK dan BPKP..
“Kami minta kepala SPPG berhati-hati dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan bahan pangan. Semua harus transparan dan sesuai aturan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan harga bahan pokok. Beberapa kasus menunjukkan adanya markup harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, SPPG diimbau membeli bahan dari distributor resmi dan koperasi berbadan hukum.
“Kami menemukan kasus harga minyak goreng naik dari Rp15 ribu jadi Rp18 ribu per liter. Hal seperti itu tak boleh terjadi lagi,” ungkapnya.
Hingga kini, pelaksanaan MBG di Jawa Tengah berjalan baik tanpa adanya laporan keracunan massal. Pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengawasan dapur, menjaga kualitas menu, dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Alhamdulillah di Jawa Tengah belum ada kejadian serius. Kami terus memperbaiki mutu agar program ini memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutup Enny.
(Ning Biantoro)
