Jeritan Dapur dan Ancaman PHK: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Masalah Gas
Oleh : Heriyoko - Jurnalis Spektroom
Jakarta - Spektroom : Lonjakan harga gas industri dan LPG non-subsidi kini menjadi ancaman nyata yang menjepit berbagai lini kehidupan, mulai dari dapur rumah tangga hingga kelangsungan hidup puluhan ribu buruh. Pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat kepanikan di sektor riil.
Sinyal bahaya telah dibunyikan oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 55.000 pekerja.
Industri keramik menjadi korban pertama akibat meroketnya biaya gas dari 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per MMBTU, yang berimbas pada ancaman tutupnya pabrik seperti Milenium Keramik dan Mulia Keramik. Jika tidak segera diselesaikan, gelombang PHK ini diproyeksikan menyebar masif ke industri tekstil.
Ternyata, tingginya harga gas tidak hanya membebani korporasi besar, tetapi juga berdampak langsung ke dapur masyarakat. Penyesuaian harga dasar gas non-subsidi LPG 12 kg oleh PT Pertamina Patra Niaga membuat harga di Jawa-Bali tembus Rp228.000, bahkan mencapai Rp245.000 untuk luar Jawa.
Kondisi ini memaksa kelas menengah beralih menggunakan gas melon 3 kg. Akibatnya, pasokan untuk warga kurang mampu dan pelaku usaha kecil (pedagang warteg dan gorengan) semakin langka dan harganya melambung tinggi di tingkat pengecer.
Kenapa pasokan gas kita rentan? Gas Alam Pipa/LNG: Mengalami lonjakan harga imbas ketidakstabilan geopolitik global seperti krisis Selat Hormuz.
LPG Tabung 3 Kg: Kebutuhan nasional didominasi impor, dan jalur distribusi utama terganggu sehingga membengkakkan biaya.
Langkah Penyelamatan Darurat Pemerintah dan DPR
Merespons jeritan pengusaha dan buruh dalam Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, Selasa ( 23/6/2026) Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bergerak cepat dengan melakukan sambungan telepon langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk menuntut solusi konkret.
Menghadapi situasi kritis ini, pemerintah dan DPR tengah menyiapkan langkah penyelamatan, di antaranya, menekan harga gas sektor prioritas ke angka 7 dolar AS untuk bahan bakar dan 6,5 dolar AS untuk bahan baku per MMBTU.
Membentuk satuan tugas khusus guna merespons keluhan dan memitigasi potensi PHK mempertemukan seluruh stakeholder untuk merumuskan jalan keluar dalam waktu dekat
Negara tidak boleh kalah oleh masalah gas. Pemerintah harus segera mengunci harga gas sektor prioritas ke angka 7 dolar AS untuk bahan bakar dan 6,5 dolar AS untuk bahan baku, serta menindak tegas oknum yang mempermainkan pasokan.
Mari kawal bersama kebijakan ini! Suarakan aspirasi Anda, awasi distribusi gas di lingkungan sekitar, dan desak pemerintah untuk segera merealisasikan Satgas Khusus demi menyelamatkan sektor industri serta menjaga dapur rakyat tetap mengepul. (**).
