Kabupaten Purbalingga Antisipasi Dampak Kemarau Dan Kebakaran Hutan.

Kabupaten Purbalingga Antisipasi Dampak Kemarau Dan Kebakaran Hutan.
Bantuan air bersih disiapkan Pemda Purbalingga antisipasi kekurangan Air bersih. (Foto : BPBD Purbalingga).

Spektroom : Kabupaten Purbalingga menyiapkan langkah mengantisipasi bahaya kekeringan dan kebakaran hutan/lahan dimusium kemarau.

Antisipasi bahaya kekeringan dan kebakaran hutan dilakukan berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah dan Informasi iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia bulan Juli 2025 tentang akan datangnya musim kemarau..

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Purbalingga, Prayitno, Jumat (15/8) mengatakan, berdasarkan informasi tersebut, provinsi Jawa Tengah diperkirakan akan memasuki musim kemarau antara bulan Juli hingga September 2025.

Namun pada musim kemarau ini tidak terjadi Fenomena ENSO (El Nino Southern Oscilation), Fenomena ini sebagai anomali pada suhu permukaan.laut yang lebih tinggi dari rata-rata normal.

Fenomena ENSO berdampak pada masih turunnya hujan di musim kemarau. Di kabupaten Purbalingga turunnya hujan di musim kemarau terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktokber 2025.

Antisipasi yang dilakukan Pemda Purbalingga dalam musim kemarau antara lain, melakukan pemetaan pada daerah2 rawan terdampak kekeringan dan kebakaran hutan/lahan serta menyiapkan bantuan untuk daerah terdampak.

"Lereng Gunung Slamet merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bahaya kebakaran hutan sehingga perlu dilakukan pencegahan melalui kerjasama, peran serta para pendaki gunung dan warga masyarakat tepi hutan" ujar Prayitno.

( Biantoro/Bin)

Berita terkait

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс