Kalbar Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Bersama Pemerintah Pusat
Spektroom - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga pusat, termasuk Kepala BNPB, Kepala BMKG, dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Dr. Hanif Faisol Nurofiq. (1/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI/Polri, pihak swasta, dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat dan membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla.
"Pemerintah tidak tinggal diam. Hingga 31 Mei 2025, luas lahan terbakar telah mencapai 1.999 hektare. Kami telah menerjunkan helikopter water bombing dan melakukan operasi modifikasi cuaca," ujar Ria Norsan.
Ia juga mengingatkan seluruh bupati dan walikota agar tidak bersikap pasif dan segera melakukan langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan diperkuat. Ia mengapresiasi Kalimantan Barat yang mampu menekan angka Karhutla pada tahun 2023 meskipun saat itu El Nino cukup kuat, berkat teknologi modifikasi cuaca dan kerja sama lintas instansi.
"Tahun ini kita mencatat hampir 9.000 hektare kebakaran. Kalimantan Barat menjadi provinsi penyumbang asap tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan," ungkap Hanif.
Lebih dari 60 tersangka Karhutla telah diamankan, termasuk dari pihak perusahaan. Ia menegaskan pentingnya mengaktifkan seluruh instrumen hukum, termasuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan.
Kepala BMKG dalam paparannya turut mengingatkan bahwa potensi kekeringan masih tinggi hingga September 2025. Karena itu, dukungan teknologi cuaca buatan akan terus dioptimalkan dengan dua unit pesawat yang kini telah disiagakan untuk operasi modifikasi cuaca.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum konsolidasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja lebih cepat dan lebih solid dalam upaya pencegahan Karhutla agar Kalimantan Barat bebas dari kabut asap tahun ini. (Apol)
