Kalimantan Tengah Perkuat Penanganan Karhutla
Palangka Raya-Spektroom: Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak hanya berurusan dengan api. Ketersediaan air bersih, bantuan pangan, perlindungan kesehatan, hingga keselamatan petugas menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kebakaran dan kekeringan berdampak pada kehidupan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya tersebut melalui koordinasi lintas sektor yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (29/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan.
Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Karakteristik wilayah Kalteng yang luas dengan kawasan gambut yang kompleks menuntut kerja bersama dan langkah berkelanjutan agar kebakaran tidak terus berulang.
Penanganan tidak cukup dilakukan setelah api muncul. Evaluasi pemanfaatan lahan, pengawasan perizinan, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar juga diperlukan untuk menekan risiko kebakaran.
Di tengah penanganan kebakaran, perlindungan terhadap masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, hingga 28 Oktober 2026 tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas terbakar sekitar 43,93 hektare.
Secara kumulatif sejak 1 Januari - 28 Oktober 2026, data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota mencatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla, dengan total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare.
Untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan dan karhutla, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun. Distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota juga mencapai lebih dari 14 juta liter.
Pemerintah turut menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker juga disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak asap.
Di sisi lain, sebanyak 16.478 personel dari berbagai unsur terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan. Dukungan operasional, konsumsi, serta perlengkapan keselamatan menjadi bagian dari perhatian terhadap petugas yang bekerja di lapangan.
Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.
Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, Agung Sudiono Abadi menjelaskan, awal musim hujan berlangsung bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi ini membuat kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan meskipun api di atas tanah telah padam.
BMKG memprakirakan curah hujan meningkat pada November, dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember - Januari. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan kebakaran tersisa maupun bencana hidrometeorologi saat musim hujan.
Upaya penanganan karhutla pada akhirnya tidak hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari kemampuan menjaga kebutuhan dasar masyarakat, melindungi kesehatan warga, dan memastikan petugas tetap aman selama menjalankan tugas. (Polin-WDY:Arl)
