Kampung KB Didorong Jadi Motor Bonus Demografi Maluku Utara Menuju Indonesia Emas 2045

Maluku Utara -Spektroom : Pemerintah mendorong Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Maluku Utara bertransformasi menjadi pusat penggerakan pembangunan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif sekaligus mengkapitalisasi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Penguatan peran Kampung KB tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui skema Pemberdayaan dan Jaringan Kampung KB (PJPK), Selasa (2/9/2026).

Rakor yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara itu dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos., secara virtual melalui Zoom Meeting.

Ansar menegaskan, Rakor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Kampung KB agar tidak sekadar menjadi lokasi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, tetapi berkembang sebagai episentrum pembangunan kependudukan di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, besarnya proporsi penduduk usia produktif di Maluku Utara merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan secara terencana, komprehensif, dan berkelanjutan.

“Bonus demografi bukan sekadar soal besarnya jumlah penduduk usia produktif, tetapi tentang bagaimana kita mengkapitalisasi potensi tersebut menjadi kekuatan nyata pembangunan,” ujar Ansar.

Ia menekankan, Kampung KB harus mampu menjadi wadah penggerakan masyarakat sekaligus simpul kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah.

“Dengan demikian, Kampung KB harus bertransformasi menjadi wadah penggerakan masyarakat dan simpul kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah,” katanya.

Pentahelix Jadi Kunci

Ansar menyebut pembangunan kependudukan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi multipihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui skema PJPK, pemerintah ingin memastikan Kampung KB memiliki fungsi yang lebih strategis dalam menggerakkan pembangunan berbasis potensi lokal.

“Melalui skema PJPK, kita ingin memastikan Kampung KB tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, tetapi benar-benar menjadi pusat penggerakan pembangunan di tingkat desa,” tegasnya.

Ia menilai kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan akan menjadi fondasi dalam mengarahkan potensi penduduk usia produktif agar mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus kemandirian masyarakat.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ulfah Magfirah, S.Psi.

Ulfah membawakan materi bertajuk “Pemahaman Mengenai Penggerakan Kampung KB dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi Melalui Skema PJPK.”

Dalam paparannya, Ulfah menjelaskan urgensi penguatan fungsi Kampung KB, strategi penggerakan berbasis potensi lokal, serta pentingnya sinergi dan pelibatan multipihak dalam mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif di Maluku Utara.

Sesi diskusi berlangsung interaktif. Peserta dari kabupaten/kota se-Maluku Utara turut menyampaikan pertanyaan, tanggapan, pengalaman lapangan, hingga berbagai tantangan dalam implementasi penggerakan Kampung KB melalui skema PJPK di wilayah masing-masing.

Melalui Rakor Awal tersebut, pemerintah berharap terbangun kesamaan pemahaman, komitmen, serta koordinasi yang semakin kuat antarpemangku kepentingan.

Penggerakan Kampung KB secara kolaboratif dan berkelanjutan diharapkan menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan bonus demografi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat pembangunan kependudukan di Maluku Utara.

Dengan penguatan tersebut, Kampung KB diharapkan tidak berhenti sebagai program administratif, melainkan mampu menjadi motor pembangunan berbasis masyarakat dan potensi lokal dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.