Kapolda Kalbar Gandeng Kejati, Perkuat Barisan Hadapi Narkoba, Korupsi, dan Kejahatan Perbatasan

Kapolda Kalbar Gandeng Kejati, Perkuat Barisan Hadapi Narkoba, Korupsi, dan Kejahatan Perbatasan
Kajati Kalbar Emilwan Ridwan dan Kapolda Kalbar Albert Teddy Benhard Sianipar bertemu membangun Soliditas Penegakan Hukum di Kalbar.(Foto: Spektroom.

Pontianak-Spektroom : Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar bergerak cepat memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum. Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan bebas ego sektoral, Alberd melakukan kunjungan resmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi penanganan perkara sejak tahap penyidikan hingga proses penuntutan.

Kunjungan berlangsung di tengah kompleksitas tantangan penegakan hukum di Kalimantan Barat, mulai dari peredaran narkotika lintas negara, penyelundupan di kawasan perbatasan, pertambangan ilegal, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat.

Kapolda didampingi Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Hindarsono beserta jajaran pejabat utama Polda Kalbar. Rombongan disambut langsung Kajati Emilwan Ridwan bersama jajaran pejabat Kejati Kalbar.

Meski berlangsung dalam suasana hangat, pertemuan tersebut membawa pesan kuat mengenai pentingnya membangun soliditas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks.

Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial atau silaturahmi setelah dirinya menjabat Kapolda Kalbar. Menurutnya, komunikasi yang intensif antara penyidik kepolisian dan jaksa menjadi faktor penting agar setiap penanganan perkara berjalan efektif tanpa hambatan administratif maupun substantif.

"Hubungan yang harmonis antara Polri dan Kejaksaan merupakan modal utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Koordinasi yang baik harus terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan," ujar Alberd.

Ia menegaskan, Polda Kalbar berkomitmen membangun pola kerja yang kolaboratif bersama seluruh institusi penegak hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sementara itu, Kajati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan menilai keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyidikan maupun penuntutan, tetapi juga oleh kuatnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Menurutnya, sinergi yang terjaga secara berkelanjutan akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem peradilan pidana terpadu sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Barat.

"Koordinasi yang solid merupakan kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat," kata Emilwan.

Pertemuan ditutup dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol komitmen memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Kalbar dan Kejati Kalbar.

Namun, makna pertemuan tersebut dinilai jauh melampaui seremoni. Sinergi kedua institusi menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum di Kalimantan Barat ingin tampil dalam satu barisan menghadapi berbagai bentuk kejahatan, khususnya yang bersifat lintas wilayah dan terorganisasi.

Publik kini menantikan implementasi nyata dari komitmen tersebut, terutama dalam percepatan penyelesaian perkara strategis yang selama ini menjadi sorotan. Sebab, keberhasilan sinergi aparat penegak hukum pada akhirnya akan diukur bukan dari intensitas pertemuan antarpejabat, melainkan dari efektivitas penegakan hukum yang mampu menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan keamanan bagi masyarakat.

Berita terkait

NTB Siap Gelar MotoGP 2026 dengan Semangat Dari Mandalika Mendunia

NTB Siap Gelar MotoGP 2026 dengan Semangat Dari Mandalika Mendunia

Mataram-Spektroom : Nusa Tenggara Barat menatap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan optimisme tinggi. Seluruh unsur penyelenggara, pemerintah daerah, aparat keamanan, transportasi hingga sektor pariwisata terus memastikan kesiapan masing-masing, dengan satu target yang sama: MotoGP Mandalika 2026 harus terselenggara lebih baik dari tahun sebelumnya dan memberikan dampak yang lebih

Marsam Putrangga, Julianto
Beri Ruang Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tiga Mentri Tanda Tangani SKB Ruang Bersama Indonesia

Beri Ruang Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tiga Mentri Tanda Tangani SKB Ruang Bersama Indonesia

Jakarta - Spektroom: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan desa. Hal itu disampaikan Yandri Susanto pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk pemberdayaan

Anggoro AP
Kerja Sama RI-Selandia Baru Masuk Fase Kedua, Listrik Terbarukan Jadi Penggerak Ekonomi Pulau-Pulau Maluku

Kerja Sama RI-Selandia Baru Masuk Fase Kedua, Listrik Terbarukan Jadi Penggerak Ekonomi Pulau-Pulau Maluku

Ambon-Spektroom : Kerja sama Indonesia dan Selandia Baru di sektor energi terbarukan memasuki babak baru. Setelah berjalan sekitar lima tahun dan sempat terganggu pandemi Covid-19, kedua negara kini menyiapkan fase kedua program untuk memperluas akses listrik, memperkuat sumber daya manusia, sekaligus mendorong masyarakat Maluku menjadi pelaku utama pengembangan energi bersih. Komitmen

Eva Moenandar, Julianto