Karhutla Belum Usai, Ketapang Dapat Suntikan Rp20 Miliar dari Presiden
Ketapang-Spektroom : Angka titik panas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memang mulai menurun. Namun di balik kabar baik itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum benar-benar berlalu.
Saat sebagian wilayah masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan gambut dan kawasan pedalaman, pemerintah pusat mengirim sinyal kuat.
Presiden Republik Indonesia menggelontorkan bantuan Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan karhutla di daerah yang menjadi salah satu episentrum kebakaran di Kalimantan Barat tersebut.
Pesan itu dibawa langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Ketapang dan memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang, Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait, Selasa (8/9/2026) malam.
Sebelum rapat dimulai, Menteri Kehutanan bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah lokasi kebakaran.
Dari hasil evaluasi terbaru, jumlah hotspot yang sebelumnya tersebar di berbagai titik kini tersisa 13 lokasi.
Penurunan itu dinilai sebagai hasil kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga kelompok Masyarakat Peduli Api.
Namun Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa angka tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan.
“Sekarang tinggal 13 hotspot.
Tapi jangan sampai kita menganggap pekerjaan sudah selesai. Semua titik yang tersisa harus dipadamkan sampai tuntas,” ujarnya.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Ketapang masih menghadapi tantangan besar berupa bentangan lahan gambut yang luas.
Karakteristik gambut membuat api sering membakar lapisan bawah tanah sehingga sulit dideteksi dan berpotensi muncul kembali meski permukaan terlihat padam.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memperkuat dukungan.
Bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar disebut telah ditransfer kepada pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla.
Anggaran itu akan digunakan untuk memperkuat peralatan lapangan, mulai dari alat pelindung diri, pompa air, nozzle, hingga dukungan logistik bagi personel dan relawan yang berada di garis depan pemadaman.
Selain urusan teknis pemadaman, Menteri Kehutanan juga menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Ia menegaskan bahwa penindakan tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil.
“Hukum harus ditegakkan secara adil. Tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika ada korporasi yang terbukti terlibat, harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan daerahnya telah berjuang lebih dari dua bulan menghadapi karhutla.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah lokasi kebakaran di kawasan gambut dan wilayah pedalaman yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Karena itu, Pemkab Ketapang meminta penguatan operasi udara melalui water bombing untuk menjangkau titik-titik api yang berada di kawasan tanah mineral dan daerah terpencil.
Di tengah upaya yang terus berlangsung, harapan terbesar masih tertuju ke langit.
Hujan yang belum kunjung turun diyakini menjadi faktor penting untuk mempercepat pemadaman dan memulihkan kondisi Ketapang dari ancaman karhutla yang berkepanjangan.
