Karhutla dan Kabut Asap Ancam Warga, Palangka Raya Perkuat Koordinasi Lintas Daerah
Pulang Pisau-Spektroom: Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas daerah. Kecepatan pemadaman, kesiapan personel, dan perlindungan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla di Aula Banama Tingang, Kantor Bupati Pulang Pisau, Senin (19/10/2026). Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin hadir untuk mendukung penguatan langkah terpadu bersama Pemerintah Provinsi Kalteng dan unsur terkait.
Rakor dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi dan dimoderatori Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo. Hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutan Gubernur Kalteng yang dibacakan Edy Pratowo, penanganan karhutla dinilai menghadapi tantangan besar. Luasnya wilayah, kerentanan lahan gambut, serta musim kemarau panjang akibat El Nino meningkatkan risiko kebakaran dan menyulitkan upaya pemadaman.
Kondisi tersebut menuntut keterlibatan bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan di lapangan lebih cepat, terarah, dan efektif.
Tak Hanya Padamkan Api, Kesehatan Warga Jadi Prioritas
Dampak karhutla tidak berhenti pada meluasnya titik api. Kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan, membatasi mobilitas masyarakat, dan menghambat aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, perlindungan warga harus berjalan seiring dengan upaya pemadaman.
Edy Pratowo menyampaikan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk membantu masyarakat terdampak, mulai dari penyediaan rumah oksigen, pembagian masker, penyaluran air bersih, hingga bantuan pangan.
“Sejumlah langkah penanganan telah dilakukan, di antaranya penyediaan rumah oksigen, pembagian masker, penyaluran air bersih, hingga bantuan pangan bagi masyarakat terdampak. Upaya tersebut menjadi bagian dari perlindungan masyarakat di wilayah Kalteng,” ujar Edy.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari penanganan darurat, terutama ketika kualitas udara memburuk dan masyarakat membutuhkan akses terhadap udara bersih serta kebutuhan pokok.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya kecepatan respons, ketersediaan sumber daya, dan keterpaduan komando yang didukung data aktual. Dengan koordinasi yang baik, pengerahan personel dan peralatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Oleh karena itu, kita harus bahu-membahu memastikan penanganan karhutla berjalan optimal dan tuntas, agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal,” tegas Kristomei.
TNI AD Siapkan Dukungan Personel dan Peralatan
Dukungan terhadap upaya penanggulangan karhutla juga disampaikan KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Ia memastikan kesiapan TNI AD untuk mendukung strategi penanganan yang dirumuskan BNPB dan BMKG.
Dukungan tersebut mencakup penambahan personel serta penyediaan sarana dan prasarana guna mempercepat pemadaman dan meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
Melalui rakor tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu wilayah atau instansi. Diperlukan koordinasi berkelanjutan, pembagian tugas yang jelas, serta kesiapan sumber daya agar kebakaran dapat ditangani secara optimal.
Kehadiran Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah kota dalam langkah terpadu tersebut. Upaya bersama diharapkan tidak hanya menekan penyebaran kebakaran, tetapi juga meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari padamnya api, tetapi juga dari terjaganya keselamatan warga, terpenuhinya kebutuhan dasar, dan pulihnya aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat.
(Polin-Gusti/ndk)
